JAKARTA – Presiden Uganda, Yoweri Museveni mengecam keputusan Bank Dunia yang menghentikan program pinjaman dana, setelah negaranya meresmikan Undang-undang (UU) Anti Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).
Dilansir dari reuters, Bank Dunia mengatakan, Selasa (8/8/2023) bahwa undang-undang yang memberlakukan hukuman mati untuk tindakan hubungan sesama jenis tersebut bertentangan dengan nilai-nilainya.
Atas pertimbangan itu, badan keuangan tersebut akan menghentikan pendanaan baru sampai menguji langkah-langkah baru, untuk mencegah diskriminasi dalam proyek-proyek yang didanainya.
Bank Dunia memiliki portofolio sebesar 5,2 miliar dolar AS di Uganda, meskipun proyek-proyek ini tidak akan terpengaruh.
“Undang-Undang Anti-Homoseksualitas atau LGBTQ Uganda pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai Kelompok Bank Dunia,” ungkap Bank Dunia dalam pernyataannya, dikutip Al Jazeera.
Namun atas pengumuman UU anti-LGBT tersebut, Kampala harus merevisi anggarannya untuk menyerap potensi dampak langkah tersebut.
Terkait persoalan itu, Museveni mengatakan, Uganda berusaha mengurangi pinjaman dalam hal apa pun dan tidak akan menyerah pada tekanan dari lembaga asing.
“Sangat disayangkan bahwa Bank Dunia, dan aktor lain berani memaksa kami untuk meninggalkan keyakinan, budaya, prinsip, dan kedaulatan kami menggunakan uang. Mereka benar-benar meremehkan semua orang Afrika,” kata Museveni.
Baca juga: Asing Danai Kampanye LGBT Lewat Pelajar di Pekanbaru, Setahun Miliaran
Selanjutnya, menurut Museveni jika Uganda perlu meminjam, itu dapat memanfaatkan sumber lain. Negara ini pun memiliki produksi minyak, yang diharapkan pada 2025 dapat memberikan pendapatan tambahan.
Museveni berharap Bank Dunia mempertimbangkan kembali atas keputusannya. Pemerintah akan meminta parlemen untuk memilih melalui anggaran 2023-2024, yang direvisi untuk mencerminkan potensi dampak keuangan dari penangguhan pinjaman.
“Kami akan datang dalam satu minggu atau lebih, untuk meminta persetujuan Anda,” kata Menteri Keuangan, Junior Henry Musasizi mengatakan kepada parlemen, Kamis (10/08).
Selain itu, Amerika Serikat Juni lalu memberlakukan aturan pembatasan visa pada beberapa pejabat Uganda sebagai tanggapan atas UU anti-LGBTQ tersebut.
Presiden Joe Biden juga memerintahkan peninjauan bantuan AS ke Uganda.
Museveni juga menyebut, homoseksualitas sebagai gangguan psikologis dan secara tegas menolak kritik internasional terhadap undang-undang tersebut.
“Ini (undang-undang) adalah hal yang diperlukan, untuk menghentikan komunitas LGBTQ yang mencoba merekrut orang,” kata Museveni.
Meski mengkritik keras kebijakan Uganda, Bank Dunia mengatakan, tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan ke Uganda meskipun ada jeda pembiayaan.
