KARIMUN – Bupati Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Aunur Rafiq akan meminta kebijakan khusus kepada Pemerintah Pusat untuk daerahnya terkait soal materi ujian tes menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rafiq merasa materi ujian bagi pelamar PPPK untuk mengisi Jabatan Fusngsional Teknis tahun 2022 cukup berat bagi peserta.
Diketahui dari 507 pelamar PPPK di lingkungan Pemkab Karimun, hanya 54 orang saja yang lulus mencapai nilai ambang batas.
Rafiq mengatakan, minimnya angka kelulusan itu dikarenakan tenaga-tenaga honorer yang ikut serta sudah cukup lama meninggalkan bangku perkuliahan dan menjalani kegiatan praktis.
“Kemudian saat ujian mereka dihadapkan dengan materi-materi yang disiapkan secara nasional, tentu ini cukup berat,” ungkap Rafiq, Rabu (02/05).
Menurut Rafiq, materi tes jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di daerah tentunya memiliki perbedaan.
“Upaya terobosan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan juga sudah dilakukan. Akan tetapi kondisi pada hari ini, ujian yang mereka hadapi dengan yang dipelajari tidak sama,” tambah Rafiq.
Untuk itu Rafiq mengusulkan, hendaknya Pemerintah Pusat memberikan kebijakan-kebijakan khusus kepada daerah.
“Apabila ujian yang dilaksanakan tetap tidak memperhatikan mutu pendidikan di masing-masing daerah, tentu akan menyulitkan. Orang-orang dari luar Karimun yang akan masuk lulus PPPK. Jadi kami meminta untuk ada kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat mengenai persoalan ini,” sebutnya.
Diharapkan Rafiq, kebijakan khusus yang diberikan Pemerintah Pusat dapat mengutamakan anak-anak daerah. Sehingga memiliki peluang yang besar untuk bisa lulus seleksi PPPK.
“Bukan kita menutup diri, tetapi peluang anak daerah harus lebih besar. Karena mereka telah mengabdi cukup lama di daerah, tetapi mereka menghadapi kesulitan-kesulitan,” ungkapnya.
Baca juga: Bupati Karimun Tinjau Persiapan STQH, Beri Semangat ke Penari Pembukaan
