BATAM – Rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth, kini masih menjadi perbincangan hangat masyarakat di Kota Batam.
Meski hingga saat ini masyarakat di Kampung Tua Pulau Rempang masih berupaya menolak untuk direlokasi, mengingat kampung mereka bakal hilang kerena tergusur dampak investasi.
Namun bukan tanpa alasan, Pemerintah Indonesia akan memproyeksikan Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.
Menyikapi persoalan yang muncul akibat investasi tersebut, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi pun menyampaikan langsung soal rencana strategis pengembangan Pulau Rempang kepada perwakilan masyarakat Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate, Kecamatan Galang di Kantor Camat Galang, Selasa (22/8/2023).
Rudi yang juga Wali Kota Batam ini menjelaskan, jika rencana pengembangan tersebut merupakan proyek strategis nasional yang mesti terealiasi dalam waktu dekat.
Baca juga: Flash: Ribuan Warga Sembulang dan Rempang Serbu Kantor BP Batam
Hal itu sesuai dengan arahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, pasca berkunjung ke Kota Batam beberapa hari lalu.
“Saya datang dan bertemu dengan perwakilan masyarakat. Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi kali ini berjalan lancar. Terkait rencana pengembangan Rempang, saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat,” ujar Rudi di hadapan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Rudi juga memaparkan perihal rencana relokasi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan investasi tersebut.
Solusi untuk Masyarakat
Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, HMR menyebut jika pihaknya telah menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat, yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan.
Di lahan kaveling tersebut, lanjut Rudi, akan dibangun pula rumah dengan tipe-45. Luas kaveling tersebut bertambah dari sebelumnya yang hanya 200 meter persegi.
Tidak hanya itu saja, masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB), terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depannya.
Baca juga: Ini Janji Wali Kota Batam untuk Warga Terdampak Relokasi Pulau Rempang
“Jika pengembangan ini berjalan, pemerintah akan menyiapkan fasilitas untuk masyarakat. Termasuk pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas sosial serta pendidikan di lahan relokasi tersebut,” ungkap HMR.
Tidak hanya itu saja, Rudi juga menegaskan, bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat, termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat, akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
“Kami berharap, anak-anak di sini terlibat dalam pembangunan. Sehingga, kesejahteraan itu merata. Tim saya sudah terus berkoordinasi ke kementerian terkait. Rempang akan dibangun sesuai instruksi Presiden RI, maka semua faslitas juga harus kami siapkan,” ungkap Rudi.
Waspada provokator
Terakhir, Rudi juga meminta agar seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan isu miring terkait rencana pengembangan Pulau Rempang.
Ia menginginkan, situasi di Kota Batam terus terjaga dan kondusif. Sehingga iklim investasi saat ini pun bisa maksimal.
“Saya titip pembangunan ini. Saya akan berbuat maksimal sesuai kemampuan yang saya punya. Saya adalah bagian dari masyarakat, dan membuka peluang kepada seluruh masyarakat untuk bisa berdialog. Mari duduk bersama, tetap jaga situasi kondusif,” pungkasnya.
