TANJUNGPINANG – Pemerhati pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hardi Selamat Hood, turut merespons kabar Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada pelajar SMA/SMK sederajat di wilayah itu pada Juli 2024 nanti.
Sebab, pemberian SPP gratis ini akan dilaksanakan di tahun politik atau menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Menurut dia, untuk mencermati kebijakan ini harus dilihat tergantung cara pandang masyarakat. Apakah kepentingan politisasi atau memang untuk masyarakat karena penerapannya di tahun politik.
“Pilkada tergantung persepsi pemilih. Kalau pemilih menganggap ada udang di balik batu, mereka mungkin tidak memilih,” kata Hardi kepada ulasan.co, Jumat 14 Juni 2024.
Selanjutnya, kata Hardi, bisa juga masyarakat menganggap pemberian SPP di momen Pilkada sebagai kampanye terselubung.
“Saya melihat dua sisi, bisa saja dianggap sebagai upaya ikut memberikan gratis di momen Pilkada, ada juga karena anggaran tersedia,” ucap dia.
Kendati demikian, Pemprov Kepri memberikan SPP gratis patut diapresiasi. Ia menyampaikan, mestinya pemerintah memberikan SPP gratis di semua jenjang pendidikan, serta dukungan, perhatian dan kemudahan untuk anak Kepri mendapat sekolah yang murah hingga gratis.
“Tentu, tidak mengurangi kualitas pencapaian proses belajar mengajar di sekolah,” terang dia.
Oleh karena itu, Pemprov Kepri sudah tepat melaksanakan pendidikan gratis melalui SPP kepada pelajar SMA sederajat.
“Saya mengganggap menjadi perhatian kita, bahkan tentu sampai di perguruan tinggi diberikan gratis dari pemerintah,” sebut dia.
Sementara itu, Pengamat Politik Provinsi Kepri, Endri Sanopaka, menilai program SPP gratis jenjang SMA/SMK sederajat yang akan diterapkan Pemprov Kepri bukan suatu hal yang tiba-tiba. Sebab, pemberian SPP gratis merupakan salah satu janji politik pasangan Ansar Ahmad dan Marlin pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri.
Tentu janji itu harus diterapkan dan direalisasikan oleh Ansar dan Marlin saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri.
Lanjut, kata Endri, untuk menerapkan suatu program perlu mekanisme serta aturan. Sehingga program SPP gratis jenjang SMA/ SMK sederajat terlihat lambat untuk diterapkan hingga direalisasikan.
“Saat direalisasikan, memang di momen Pilkada. Tapi, kita tidak melihat itu,” ucap dia.
Untuk diketahui, pendidikan SD sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. Sedangkan SMA/ SMK sederajat menjadi kewenangan Pemprov Kepri.
“Dengan adanya SPP gratis dapat meringankan beban para orang tua,” terang dia.
Baca juga: Disdik Kepri Gratiskan SPP SMA Negeri Mulai Juli 2024
Menurutnya, kebijakan ini sebuah upaya Pemprov Kepri meningkatkan angka partisipasi kasar yang juga merupakan ukuran kinerja dari pemerintah daerah. Karena salah satu indikator kinerja pemerintah provinsi adalah pencapaian angka partisipasi kasar pada jenjang SMA/SMK.
“Sehingga dengan menggratiskan SPP, selain dapat meringankan beban orang tua siswa, juga dapat membantu capaian indikator kinerja Pemprov Kepri,” sebut dia. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
