JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tetap melanjutkan ekspor pasir laut, meski ada usulan untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di…
Hasil pencarian: PP 26/2023
Akademisi: Sosialisasi PP 26/2023 Harusnya ke Nelayan Bukan Pengusaha Pasir
BATAM – Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Assoc. Prof. Dr. Muhammad Syazuari, M.Si. menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (PP 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sidimentasi Laut…
Perami Foundation Minta Jokowi Cabut PP 26/2023
TANJUNGPINANG – Peradaban Maritim (Perami) Foundation meminta Presiden RI Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 (PP 26/2023) berkaitan dengan eksploitasi hasil sedimentasi laut. Pasalnya, PP itu…
Permen KP 33/2023 Terbit, KKP Ajak Pengusaha Berpartisipasi Kelola Hasil Sedimentasi Laut
BATAM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 (Permen KP 33/2023) pekan lalu. KKP pun mengajak para pengusaha berpartisipasi…
Perami Unjuk Rasa di Kantor Kedutaan Vietnam Tolak Kosensi ZEE
JAKARTA – Peradaban Maritim Indonesia (Perami) berujuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta, Kamis (10/08). Aksi demontrasi itu dilakukan untuk menolak kosensi Zona Ekonomi Ekslisif (ZEE) kepada…
Forum Nelayan Batam Khawatir Ekspor Pasir Laut Berdampak Buruk
BATAM – Forum Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Batam Madani, Kota Batam, Kepulauan Riau, khawatir kegiatan ekspor pasir laut akan berdampak buruk bagi lingkungan. Ketua KUB Mina Batam Madani, Muhammad…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.