Tanjungpinang – Polemik kebijakan penerapan tes usap antigen berbayar di pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di perbatasan Tanjungpinang-Bintan berbuntut panjang.
Penerapan kebijakan ini sempat mendapat penolakan dari masyarakat Kabupaten Bintan yang diwakili oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bintan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan.
Masyarakat Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) mengeluhkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang yang dianggap tidak populer di saat kondisi perekonomian masyarakat terpuruk imbas pandemi COVID-19.
Aksi penolakan itu terjadi di pos penyekatan PPKM Darurat di Sei Pulai, Jalan Nusantara, Kilometer 14, arah Kijang pada Kamis (15/07) siang. Menurut masyarakat, kebijakan Rahma tidak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Kepri.
Sebelumnya, kebijakan Rahma juga dikeluhkan masyarakat Kota Tanjungpinang, khususnya para pedagang di pasar tradisional. Pasalnya, Rahma dinilai tidak manusiawi dalam melakukan razia protokol kesehatan (Prokes) dan tes usap antigen di tempat.
Kala itu, kebijakan itu sempat ditentang oleh mantan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah. Ia menganggap, tindakan razia yang dilakukan Pemko Tanjungpinang mengancam dan membunuh perekonomian di Tanjungpinang.
Peristiwa itu ternyata tidak sampai di situ. Hari ini muncul sebuah tautan survei yang mendesak Wali Kota Tanjungpinang Rahma untuk turun dari jabatannya. Tautan survei itu pun viral di media sosial Facebook.
Pantauan Ulasan di situs Strawpoll.com, hingga pukul 17.50 WIB, netizen yang merespon sekitar 36 suara atau Votes. Dari 36 vote itu, 94,44 persen setuju jika Rahma turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu di ibu kota Provinsi Kepri itu, namun 5,56 persen tidak setuju.
Survei itu pun banyak disebarkan masyarakat Kota Tanjungpinang dan Bintan melalui WhatsApp.
Pewarta: Albet
Redaktur : Muhammad Bunga Ashab
