BINTAN – Kondisi Pelabuhan Internasional Berakit di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) sangat memprihatinkan karena rusak berat.
Kerusakan terjadi di beberapa sisi bangunan seperti plafon, keramik, gedung terminal, akses jalan, besi penyangga pelantar yang berkarat, kaca pecah.
Selain itu, fasilitas pelabuhan yang tidak layak difungsikan seperti dermaga ponton yang tenggelam, serta bangunan pelabuhan yang ditumbuhi semak belukar.
Dari pantauan Ulasan.co pada Kamis (4/5) siang, terlihat aktivitas nelayan di pinggiran terminal pelabuhan tersebut.
Pelabuhan Internasional Berakit, terbilang sangat strategis. Letak pelabuhan ini berada di utara Pulau Bintan dan berbatasan langsung dengan Malaysia.
Jarak tempuh antara Pelabuhan Internasional Berakit dengan Terminal Ferry Sedaru Malaysia hanya 28 mil atau 45 kilometer, dengan waktu tempuh selama 1 jam 10 menit.
Puluhan miliar dihabiskan untuk pembangunan
Pelabuhan yang dibangun tahun 2010 yang tak kunjung difungsikan tersebut, telah menelan anggaran sebesar Rp85 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data yang dirangkum Ulasan.co, diantaranya tahun 2010 anggaran sebesar Rp10 miliar dikeluarkan untuk pembangunan gedung induk dermaga 2 lantai, pembangunan ponton, dan pengaspalan.
Kemudian tahun 2011, anggaran Rp5 miliar kembali dikucurkan untuk pembangunan dinding penahan gelombang dan penimbunan tanah.
Selanjutnya, tahun 2012 anggaran Rp3,9 miliar kembali digelontorkan untuk pembuatan taman interior gedung, instalasi penyejuk udara, dan supervisi.
Anggaran kembali dikeluarkan Rp33,1 miliar pada tahun 2014, yang digunakan untuk pengerukan alur pelayaran.
Lalu, tahun 2015 anggaran Rp7,6 miliar untuk rehabilitasi, pembenahan ruangan, pembuatan pagar, dan plang nama pelabuhan.
Sementara tahun 2017, pemerintah kembali melanjutkan pembangunan pelabuhan ini dengan melakukan pengerukan ulang alur pelayaran dan kolam pelabuhan.
Tak tanggung-tanggung nggaran sebesar Rp25,4 miliar kembali digelontorkan pemerintah, melalui APBN 2017 dengan pelaksana PT Kirana Karya Indonesia.
Anggaran fantastis itu nyatanya tidak sesuai harapan. Kini pelabuhan tersebut tak kunjung difungsikan, sebagaimana yang telah direncanakan karena terkendala pendangkalan alur pelayaran.
Kala itu, pemerintah meyakini Pelabuhan Berakit ini dibangun untuk mempermudah akses penunjang pariwisata dari wisatawan mancanegara. Dengan begitu, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang ada di sepanjang pantai Trikora dan mempermudah masuk investor ke wilayah Bintan.
Kasus rasuah di Kementerian Perhubungan RI
Tak hanya soal pendangkalan alur pelayaran, kasus rasuah pejabat di Kementerian Perhubungan turut menjadi andil tidak beroperasinya Pelabuhan Berakit ini.
Pada 2014 silam, Kejaksaan Tinggi Kepri menetapkan F sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Internasional Berakit.
Tersangka F merupakan pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelabuhan Internasional Tanjungberakit dan Pejabat Satuan Kerja Fasilitas Pelabuhan Laut Terluar Kementerian Perhubungan RI.
Selain itu, Kejati Kepri juga menetapkan B sebagai tersangka kasus korupsi. Tersangka B adalah Direktur PT Siman Eranesia Ardes Plane, selaku kontraktor pelaksana proyek.
Terminal pelabuhan akan difungsikan sebagai kantor perwakilan pengguna jasa
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjunguban, Abdul Nasir mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2021 tentang penetapan area untuk kegiatan berlabuh jangkar di perairan Tanjungberakit.
“Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Kantor UPP Kelas I Tanjunguban untuk mengoperasikan area ‘ship to ship’ di wilayah Tanjungberakit,” ujar Nasir di Bintan, Rabu (3/5).
Namun, keputusan menteri ini tidak memberikan kewenangan pengoperasian terminal di Pelabuhan Internasional Berakit.
“Nantinya terminal pelabuhan tersebut menjadi pendukung untuk pengoperasian area ship to ship,” kata Nasir.
Nasir mengklaim, Tanjungberakit telah siap untuk dioperasikan dan tinggal menunggu investor untuk kegiatan ship to ship.
“Kita telah siapkan fasilitasnya, sekarang tinggal menunggu para shipping business untuk menggunakan pelabuhan itu,” tegas Nasir.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi mengatakan, ada beberapa calon perusahaan yang akan melaksanakan kerjasama dengan Kantor UPP Kelas I Tanjunguban.
Dimana, calon perusahaan tersebut telah melakukan kajian ekonomi dan akan segera disampaikan kepada Kantor UPP Kelas I Tanjunguban.
“Ada salah satu perusahaan yang ingin berpartisipasi di bidang kepelabuhanan,” ujar Junaidi, Rabu (3/5) malam.
Terkait pendangkalan alur pelayaran, Junaidi mengatakan, investor dapat mengoptimalkan potensi material pasir laut dengan cara dikeruk, sehingga dapat dimanfaatkan untuk reklamasi di Provinsi Kepri.
Gubernur Kepri Minta Kemenhub Bangun Ponton
Ponton di Pelabuhan Internasional Tanjungberakit yang sudah rusak dan tenggelam mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri telah meminta Kementerian Perhubungan untuk membangun dermaga ponton.
Untuk meringankan beban, maka Pemprov Kepri menyerahkan pengerukan pasir di alur pelayaran Pelabuhan Internasional Berakit kepada pihak swasta.
“Kita serahkan kepada pihak swasta saja karena biayanya cukup besar,” ujar Gubernur Ansar, Rabu (3/5) siang.
Pemerintah Kabupaten Bintan Tunggu Operator Jasa
Sementara itu, Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu operator kapal yang akan mengoperasikan terminal Pelabuhan Internasional Berakit.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepri telah bekerjasama dengan Kesultanan Johor untuk memilih operator kapal.
“Diskusi antara Pemprov Kepri dan kesultanan Johor untuk menunjuk operator dari Johor ke Berakit,” ujar Roby di Bintan, Rabu (3/5)
Nantinya, dengan dioperasikan terminal pelabuhan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan Desa Berakit hingga Kawal.
“Kita yakin potensi ekonomi berkali-kali lipat,” pungkas Roby.
Masyarakat Transportasi Indonesia Sesali Mangkraknya Pelabuhan
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Kepri, Syaiful menyayangkan, mangkraknya Pelabuhan Internasional Berakit yang telah berlangsung selama 10 tahun.
Ia menilai, uang miliar rupiah yang telah digelontorkan pemerintah tidak berdampak apapun terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita sangat menyayangkan uang negara terbuang sia-sia, dan manfaatnya tidak dinikmati masyarakat,” ujar Syaiful di Tanjungpinang, Rabu (3/5).
Ia meminta kepada Kementerian Perhubungan RI memberikan sanksi dan bertindak tegas kepada pihak-pihak terkait, yang bertanggung jawab atas masalah ini.
“Kami mengimbau kepada Menteri Perhubungan RI harus bertindak tegas, agar dana yang dikucurkan tidak mubazir,” pungkasnya.
Baca juga: Pelabuhan Berakit Mangkrak Belasan Tahun, Kondisinya Kini Rusak Parah
