NATUNA – Setelah 14 tahun berdiri, dua desa di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, masih susah sinyal dan air bersih.
Kondisi ini tentu sangat memperihatinkan. Seban, selama ini Natuna selalu diperhatikan pemerintah pusat sebagai daerah perbatasan.
Dua desa yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti air bersih dan jaringan internet berada di Desa Cemaga Tengah dan Desa Cemaha Uatara, Kecamatan Bunguran Selatan.
Camat Bunguran Selatan, Supardi mengatakan, meski sudah 14 tahun berdiri beberapa desa di wilayah yang dipimpinya masih minim sinyal. Salah satunya Desa Cemaga Utara.
“Bukan tidak ada, ada beberapa titik yang agak sulit dijangkau,” ujar Supardi di Natuna, Selasa (14/06).
Melihat kondisi tersebut, ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu dalam membangun Kecamatan Bunguran Selatan. “Tanpa kebersamaan mustahil sebuah pembangunan bisa terwujud,” ujarnya.
Baca juga: Duh! Lahan Kantor Lurah Ranai Natuna Tidak Punya Sertifikat
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Cemaga Tengah, Zaidan mengaku merasa sulit mendapatkan sinyal telekomunikasi untuk sambungan internet yang memadai, bahkan di beberapa lokasi mengalami blank spot. “Apa lagi bagian barat,” ucap Zaidan.
Ia menyebut penyebab sulitnya mereka mendapatkan sinyal internet dikarenakan letak Base Transceiver Station (BTS) atau stasiun pemancar jauh dari desanya. Ia menyebut, dengan kekurangan yang ada aktivitas sehari-hari warga dan kantor desa sedikit terganggu. “Kita kirim Whatshapp satu sampai dua detik baru terkirim,” ucapnya.
Ia menambahkan, Warga Desa juga kesulitan dalam mendapatkan air bersih, bahkan jika masuk musim kemarau warga tidak medapatkan air sama sekali.
“Perusahaan Daerah Air Aminum (PDAM), sudah masuk cuman kecil, karena dataran tinggi,” ujarnya.
Ia mengaku sudah sering membicarakan hal ini dengan pemerintah kabupaten, namun hingga saat ini belum ada titik terangnya.
Padahal lanjut Zaidan, jumlah warganya cukup banyak sekitar 501 jiwa dan kunjungan orang wisatawan lokal ke wisata mencapai 1.000 jiwa per bulan, bahkan pernah tembus 3.000 jiwa per bulan.
Ia menyebut angka tersebut cukup besar dan bisa dijadikan acuan pemerintah daerah dalam mengajak provider untuk membangun BTS di desanya. Pihak desa sudah menyiapkan lahan jika pemerintah membutuhkan untuk membangun tower dan intake (bak besar penampung air) di desanya.
“Sudah ada warga yang mau menghibahkan tanahnya. Kita sudah sampaikan di setiap musrembang,” ucapnya,” pungkas Zaidan. (*)
