Eis Aswati Perjuangkan Pembinaan Anak Putus Sekolah

Eis Aswati
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), Eis Aswati foto bersama dengan warna usai reses. (Foto: Ist)

TANJUNGPINANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), Eis Aswati akan memperjuangkan pembinaan anak putus sekolah.

Sebab, dirinya diminta warga Jalan Matador, Kelurahan Bukit Cermin, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang, untuk memperhatikan kondisi anak putus sekolah.

Pertemuan yang paling dinanti-nanti itu dimanfaatkan warga sekitar untuk menyampaikan persoalan penting menyangkut aktivitas positif bagi anak putus sekolah.

“Persoalan di sini, kita menerima masukkan tentang penyediaan sarana prasarana untuk keterampinan anak putus sekolah,” ujar Eis sapaan akrabnya usai reses, Kamis (09/04).

Anggota Komisi II ini menilai pemerintah sudah menjamin soal pendidikan anak, sudah seharusnya diprioritaskan.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kepri maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Selain masalah penyediaan sarana peningkatan keterampinan anak, warga juga menyampaikan masalah renovasi Posyandu Melati di kawasan Rukun Warga 05. Warga khususnya kaum perempuan di kawasan ini, menyampaikan fasilitas gedung posyandu ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Mengingat aktivitas di gedung tersebut masih sangat aktif, khususnya dalam melakukan pelayanan terhadap balita di kawasan sekitar,” ujarnya.

Sebelumnya, Eis Awati saat reses di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, juga banyak menerima keluhan pada Rabu (08/04).

Dalam kesempatan itu, Eis Aswati berdialog langsung mendengarkan aspirasi warga, serta memberikan bantuan kepada warga sekitar yang membutuhkan.

Politisi Demokrat Kepri itu menerima sejumlah keluhan terkait masalah fasilitas umum (fasum) hingga sarana posyandu, serta perbaikan drainase jalan umum.

“Warga kita melaporkan banyak fasum yang mestinya sudah diperbaiki, dibantu, Insyaallah kita tampung dan kita sampaikan juga ke OPD (organisasi perangkat daerah) teknis agar bisa diperbaiki,” ucap Eis. (*)