JAKARTA – Film dokumenter Dirty Vote garapan sutradara Dhandy Laksono dinilai sebagai otokritik terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
Pernyataan itu disampaikan Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty. Loly mengakui film itu menyoroti peran pengawasan lembaga pengawas pemilu itu.
“Film Dirty Vote itu menjadi kritik kepada Bawaslu, karena kerja Bawaslu salah satu yang dipotret,” kata Lolly di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 13 Februari 2024 dikutip sari tempo.
Menurut Lolly film Dirty Vote menjadi refleksi dan evaluasi terhadap kinerja Bawaslu dalam proses pengawasan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
“Kami bahkan, misalnya ada yang belum tonton, kami menyarankan supaya tonton,” ujar Lolly.
Lolly menambahkan, Dirty Vote menjadi bahan kritik serta otokritik terhadap penyelenggaraan pemilu yang akan dijalankan oleh Bawaslu.
Dia menyatakan dalam konteks kinerja dan kewenangan Bawaslu, Lolly berujar pihaknya akan selalu siap untuk mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang sudah dijalankan. Terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilu.
“Yang dididik dalam film itu,” ujar dia.
Dirty Vote menampilkan tiga pakar hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Film itu dirilis Ahad, 11 Februari 2024.
Ketiga pakar hukum tersebut menjelaskan sejumlah data, dan menguraikan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada Pemilu 2024. Mereka juga menjelaskan potensi-potensi kecurangan pada pesta demokrasi kali ini.
Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyarankan supaya pemerintah untuk memperhatikan dengan baik kritik yang disampaikan melalui film Dirty Vote mengenai kecurangan Pemilu 2024.
Ma’ruf mengatakan yang paling penting pemilu berjalan lancar dan tidak menimbulkan perpecahan.
“Saya harapkan bahwa keinginan lebih baik itu harus direspons dengan baik juga,” kata Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Senin 12 Januari 2024.
