Kemenko Pulhukam Bahas Penanganan Rempang Galang di Batam

Kawasan Rempang Galang
Rapat tertutup pembahasan Rempang Galang di hotel Marriot. (Foto: Pemko Batam)

BATAM – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemko Polhukam) Republik Indonesia menggelar rapat tertutup terkait penanganan permasalahan pengembangan kawasan Rempang Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (13/06).

Rapat tersebut dilaksanakan di hotel Marriot, Harbourbay, Kota Batam, bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemprov Kepri, Pemko dan Kejaksaan Negeri Batam.

Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo mengatakan, rapat tersebut hanya bersifat sebatas pengumpulan data saja.

“Saat ini yang baru kami lakukan yakni mengumpulkan penjelasan-penjelasan dan data-data dari berbagai pihak terkait,” kata Sugeng saat ditemui ulasan.co.

Sugeng tidak menjelaskan secara detail mengenai data-data apa saja yang dikumpulkan oleh pihaknya.

“Nanti pembahasan akan kita lakukan di pusat. Saat ini hanya sebatas pengumpulan data saja dan juga terkait situasi daerah,” kata dia.

Sebelumnya, BP Batam rencananya akan melakuan pengembangan di kawasan Rempang dan Galang dengan luas 171 hektare. Pengembangan tersebut akan terbagi dalam tujuh zona.

Ketujuh zona itu di antaranya Rempang Integrated Industrial Zone; Rempang Integrated Agro-Tourism Zone; Rempang Integrated Commercial and Residential; Rempang Integrated Tourism Zone; Rempang Forest and Solar Farm Zone; Wildlife and Nature Zone; dan Galang Heritage Zone.

“Kita juga akan segera melakukan sosialisasi ke publik. Yang paling penting tak ada marginalisasi selama pengembangan. Mari kita bersama menjaga kondusifitas,” kata Sudirman, beberapa waktu lalu.

Pada prosesnya, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Kota Batam.

Bukan tanpa alasan, nilai investasi pada pengembangan pulau tersebut tak sedikit. Totalnya mencapai Rp 381 triliun dan akan menyerap sebanyak 306 ribu tenaga kerja.

Merespons ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pun berharap kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengelola kawasan untuk melibatkan masyarakat lokal yang berada di sana. Termasuk saat merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Masih banyak anak-anak kita yang belum bekerja. Saya ingin, pembangunan serta pengembangan investasi bisa berdampak langsung terhadap generasi muda Kota Batam,” ujar Rudi.

Selain itu, Rudi menjelaskan jika pihaknya akan berkonsentrasi untuk ikut melakukan pengembangan melalui pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah percepatan investasi saat ini.

BP Batam pun telah menindaklanjuti arahan ini dengan melaksanakan rapat kerja yang melibatkan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya.

Di mana, hasil rapat menyebutkan bahwa BP Batam juga akan memfasilitasi para pelajar SMA asal Rempang dalam pendidikan vokasi ke depannya.

Dalam perencanaannya, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) akan bekerja sama dengan PT MEG, selaku pengelola kawasan, dalam menyiapkan pendidikan vokasi serta kajian ekosistem pesisir Pulau Rempang.

“Kita harus siapkan man power planning. Saya akan berkomunikasi dengan beberapa universitas untuk menyiapkan pendidikan vokasi. Jadi, anak-anak kita bisa berpeluang untuk turut aktif dalam pembangunan Kota Batam,” tambahnya.

Rudi tak menampik, masyarakat di Pulau Rempang bakal menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan ke depannya.

Sehingga, dia tak ingin terjadi polemik terkait rencana yang ada. Apalagi sampai mengganggu situasi kondusif dan berdampak buruk terhadap iklim investasi di Kota Batam.

“Yang penting, semuanya dicek sesuai rencana detail tata ruang dan variabel teknis lainnya,” ungkapnya lagi.

Baca juga: BP Batam Libatkan Konsultan China Kembangkan Rempang Galang

Sebagaimana diketahui, pengembangan wilayah Rempang, Kota Batam, akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap I, nilai investasi mencapai Rp 29 triliun yang diharapkan mampu menyerap 186 ribu pekerja.

Pengembangan Rempang dan Galang dilakukan oleh PT MEG dengan total investasi sebesar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang.

“Pusat pelatihan dan pendidikan untuk warga dan anak tempatan menjadi penting agar mereka bisa berkontribusi membangun Pulau Rempang. Kita berharap, ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh,” pungkasnya. (*)

Ikuti Berita Lainnya di Google News