BATAM – Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam, Raja Muhammad Amin, menegaskan bahwa pihaknya meminta DPD RI Dapil Kepri untuk menjembatani pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
“Kami minta kepada DPD RI Dapil Kepri untuk menjembatani agar bisa bertemu dengan Presiden,” ujarnya, Selasa 4 Februari 2025.
Namun terkait kabar bahwa DPD RI menunggu surat dari LAM Batam sebagai dasar komunikasi dengan pihak istana, Amin menegaskan bahwa pihaknya belum bersurat.
“Kami belum bersurat. Mereka menunggu surat ya? Tapi kami sebenarnya ingin mereka berkomunikasi langsung. Mungkin mereka butuh dasar untuk bicara dengan istana, tapi kalau soal surat, kami belum mengirimkan,” jelasnya.
Meski begitu ia mengakui ada rencana untuk bersurat ke DPD RI. Dalam dua bulan terakhir, LAM Batam dan LAM Kepri semakin aktif menyuarakan berbagai isu, mulai dari polemik penamaan Flyover Sei Ladi hingga permasalahan PSN Rempang.
Menurutnya, gerakan ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari upaya yang sudah dilakukan sejak setahun lalu dengan pendekatan yang berbeda, terutama ketika LAM masih dipimpin oleh almarhum Nyat Kadir.
“Sebenarnya dari dulu kita sudah bergerak, hanya saja caranya berbeda. Waktu itu, pimpinan kita masih Almarhum Nyat Kadir. Gaya beliau lebih seperti haya komunikasi orang tua. Sebagai anggota DPR RI saat itu, level komunikasinya sudah tingkat tinggi,” jelasnya.
“Beliau juga sudah menyampaikan langsung ke Tomy Winata dan Presiden Jokowi,” sambungnya.
Menurutnya, Nyat Kadir sudah menegaskan bahwa proyek PSN boleh berjalan, tetapi Kampung Tua tidak boleh diganggu. Beliau juga yang mengeluarkan SK Kampung Tua Nomor 105 Tahun 2004, yang dimana di mainland ada 37 titik Kampung Tua, di hinterland ada 102 titik, termasuk 16 kampung yang sekarang ingin direlokasi di Rempang.
Amin menilai awalnya LAM Batam memang menolak PSN, tetapi setelah melihat dengan logika yang panjang, ia melihat PSN itu kan seharusnya memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, tetapi malah sebaliknya yang terjadi.
“Namanya adalah proyek strategi nasional kan gitu. Nasionalisasi ke siapa? Rupanya ke pengusaha, akhirnya masyarakat dikorbankan,” tugasnya.
Baca juga: DPD RI Dorong Evaluasi PSN Rempang Eco City
