Legislator Karimun Minta Pemerintah Tegas Terkait Listrik SPBE

DPRD Karimun
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Kepri, sidak di SPBE Karimun. (Foto: Elhadif Putra)

KARIMUN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Zai Zulfikar bersuara terkait permasalahan gas elpiji bersubsidi atau gas tiga kilogram yang kerap kosong.

Legislator yang akrab disapa Boi mengatakan, sulitnya gas belakangan ini dikarenakan keterlambatan pengiriman dari Pertamina Tanjung Uban, Kabupaten Bintan ke Karimun.

“Disebabkan oleh lambatnya pengiriman gas. Maka terjadilah kekosongan di pangkalan dan masyarakat sulit mendapat gas,” ungkap Boi dari Fraksi Gerindra, Ahad (5/11).

Pria yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Karimun menyampaikan keberadaan gas elpiji telah menjadi suatu yang penting bagi kebutuhan masyarakat.

“Karena gas ini sudah menjadi kebutuhan menggantikan minyak tanah. Sekarang terjadi keterlambatan, kadang-kadang kosong, ini sangat berimbas,” kata Boi.

Bukan hanya sudah menjadi kebutuhan pokok saja, namun gas elpiji juga telah berpengaruh kepada perputaran ekonomi. “Kasihan pedang kecil terimbas terlebih rumah tangga. Kan kasian dan sangat terimbas,” sebut Boi.

Menurut Boi, keberadaan SPBE Sememal juga dapat menjadi solusi permasalahan gas bagi masyarakat. Oleh sebab itu Boi berharap SPBE dapat segera beroperasi.

“SPBE di Sememal jika beroperasi, tentunya dinilai akan mengatasi persoalan gas ini,” sebut dia.

Diketahui belum beroperasinya SPBE Sememal karena masalah kelistrikan yang akan disuplai oleh PT Soma, selaku pemasok listrik sektor industri. Kondisinya hingga sekarang PT Soma belum dapat menyuplai pasokan listrik.

Baca juga: Operasi SPBE Terkendala Listrik, DPRD Karimun Akan Panggil Perusahaan Penyalur

Baca juga: Kehadiran SPBE di Karimun Dapat Turunkan HET Gas 3 Kg

Boi memandang hingga saat ini belum ada kepastian kapan SPBE dapat beroperasi, terutama terkait listrik. Ia menyebutkan, apabila tidak bisa disuplai oleh PT Soma maka bisa disalurkan oleh PLN.

Untuk hal itu Boi meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten memberikan ketegasan untuk permasalahan listrik itu.

“SPBE dibangun yang diberi izin, untuk memudahkan, tapi sarana menyangkut listrik tidak tersambung juga. Karena, Soma perjanjiannya carut marut saya bilang, terus terang saja, sebentar iya sebentar tidak. Tidak ada jaminan kepastian, tidak ada ketegasan pemerintah dalam hal ini. Selesai itu jika PLN bisa masuk!” sebut Boi. (*)

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News