BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau (Kepri) menerima 151 pengaduan konsumen sejak Januari 2023 hingga dengan akhir September 2023.
“Dari 151 pengaduan konsumen, terbagi 78 aduan dari perbankan, 25 dari perusahaan pembiayaan, 18 dari perusahaan asuraansi, dua dari perusahaan pergadaian, empat dari IKNB lainnya dan 24 pengaduan dari perusahaan fintech,” kata Rony Okurta Barus, Kepala OJK Kepri, Ahad 10 Desember 2023.
Rony menambahkan, tak hanya pengaduan konsumen tapi pihaknya juga melayani 243 informasi dan 1.723 pertanyaan.
“Jadi total ada 2.117 layanan konsumen selama Januari sampai September 2023,” sambung dia.
Selain itu, dalam periode yang sama, OJK Kepri juga memberikan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK sebanyak 3.619 layanan, baik secara online, 2.598 layanan maupun yang walk in, 1.021 layanan.
“Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif, baik secara tatap muka maupun daring melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial,” ujarnya.
Selain itu, hingga akhir Agustus 2023, OJK Kepri telah melaksanakan 27 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau sekitar 2.907 peserta.
OJK Kepulauan Riau bekerjasama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kepulauan Riau pada tahun 2023 akan fokus kepada perluasan akses keuangan di daerah perdesaan.
Beberapa program TPAKD, antara lain:
1. Optimalisasi penyaluran KUR/Umi;
2. Optimalisasi Penyaluran Kredit Subsidi Suku Bunga 0 persen atau Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR)
3. Akselerasi program KEJAR (satu rekening satu pelajar);
4. Optimalisasi Laku Pandai;
5. Pelaksanaan bussines matching;
6. Peningkatan literasi keuangan untuk produk investasi (pasar modal, tabungan emas serta produk lainnya) untuk menghindari masyarakat dari investasi bodong
Rony menegaskan, OJK Kepri akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan dan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
“Dalam mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan di Kepri yang sehat dan bertumbuh,” kata dia.
