JAKARTA – Pemerintah akan bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation atau Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat (AS) untuk memulihkan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
Rencana tersebut dipaparkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) melalui rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis 27 Juni 2024.
Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menkominfo Budi Arie Setiadi turut hadir dalam rapat tersebut.
Pada rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus membenarkan kemungkinan tersebut, untuk menggandeng FBI memulihkan PDNS 2 Surabaya.
Lodewijk pun menilai, opsi tersebut bisa menjadi pertimbangan lantaran karena pemerintah AS sangat berpengalaman dalam menghadapi serangan ransomware.
“Dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI, terkait dengan brain cipher ransom termasuk pengamanan baru dari Lockbit 3.0 ini,” kata Lodewijk mengutip cnnIndonesia.
“Pertanyaan saya sejauh mana kerja sama dengan FBI ini ya. Sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap data yang sudah di-encrypt oleh hacker ini, masih kami berharap bisa dibuka karena kunci yang punya dia,” sambungnya.
Baca juga: Pemerintah Ogah Bayar Tebusan untuk Bebaskan Pusat Data Nasional, Ini Kata Pakar Siber!
Meski demikian, Lodewjik juga menyampaikan kemungkinan risiko yang berpotensi muncul jika pemerintah bekerja sama dengan FBI untuk memulihkan data PDNS.
Lodewijk menyampaikan risiko tersebut, yakni AS melalui FBI berpotensi akan mengetahui isi data yang terkena ransomware itu.
“Mungkin itu juga ya memang ada risiko kalau kita minta otomatis, kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau menunggu dengan back up ini kita apa istilahnya entry ulang,” jelas dia.
Sebelumnya, server PDNS 2 Surabaya lumpuh diserang ransomware Lockbit 3.0. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diretas sejak 20 Juni.
Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut peretas meminta uang tebusan sebesar US$8 juta atau setara Rp131 miliar kepada pemerintah untuk melepaskan PDN.
Diketahui, biro investigasi andalan negeri Paman Sam yaitu FBI memiliki unit bidang yang lengkap termasuk spesialis gugus tugas siber (Cyber Task Force). Mereka dibekali peralatan serta sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
