BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam saat ini tengah melakukan pendataan terkait jumlah tenaga honorer di Kota Batam.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, pendataan itu dilakukan karena permintaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).
“Jadi sekarang Kemenpan RB meminta kami menyiapkan data, untuk jumlah tenaga honorer, yang nanti akan bisa jadi basis data kita,” kata Amsakar, Rabu (24/8).
Menurutnya, data ini diperlukan sebagai kontek penyusaian. Di mana diketahui tahun 2023 mendatang, tenaga honor sudah tidak ada lagi.
“Walaupun ada pro dan kontra ditengah masyarakat. Tetapi karena surat sudah dapat langsung kita minta Sekda, BKD BKSDM untuk menindak lanjuti,” kata dia.
Amsakar berpesan kepeda instansi terkait untuk melakukan pendataan dengan detail, jangan sampai ada yang tidak terdata. “Jangan sampai ada yang tercecer,” tegasnya.
Baca juga: Kasus Kaveling Bodong di Batam, Ombudsman: Korban Boleh Tuntut Uang Kembali
Amsakar mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sudah dipanggil dan dininta menyiapkan data-data personalnya. “Data-data itulah perlu kami kirimkan ke Menpan RB dan BKN,” kata dia.
Menurutnya, data itu nantinya menjadi acuan jika pemerintah kembali membuka kuota penerimaan PPPK.
“Jadi dengan data itu, kalau kuota untuk PPPK dibuka, anak-anak ini bisa jadi prioritas,” kata dia.
Jika sudah menjadi tenaga honor, sudah dibekali pemikiran dan tata kerjanya di pemerintahan daerah. “Insaallah dia tak perlu adaptasi lagi. Kalau lolos tinggal melaksanakan,” kata dia.
Amsakar menambahkan, saat ini jumlah tenaga honorer di Kota Batam kurang lebih mencapai 3.500-an orang.
“Dari awalnya 6.000, plus minus sekarang tinggal 3.500 an orang, 2.500an sudah lolos di PPPK sebelumnya,” tutupnya.
