Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri RI.
“Pagi ini, Mendagri Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menjabat Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI,” kata Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, di Jakarta, Selasa (26/10).
Baca juga: Tito Kembali Terbitkan Dua Inmendagri PPKM
Upacara penyerahan SK Mendagri atas jabatan tersebut digelar Selasa sekitar pukul 08.00 WIB di lantai 3 Gedung A Kemendagri Jl Merdeka Utara 7.
“Hadir semua jajaran eselon 1 JPT Madya Kemendagri, Sekretaris Utama BNPP, Rektor IPDN dan para staf khusus Mendagri,” kata dia lagi.
Suhajar adalah staf ahli menteri bidang pemerintahan dan memiliki rekam jejak menjabat berbagai posisi strategis di Kemendagri.
Seperti, Plt Dirjen Adwil, Rektor IPDN, Plt Sekretaris BNPP dan juga baru-baru ini menjabat Plt Gubernur Propinsi Kepri. Suhajar menjabat Plt sekjen karena jabatan sekjen Kemendagri kosong pasca meninggalnya Sekjen Muhammad Hudori.
Posisi sekjen harus segera diisi karena kebutuhan roda organisasi dan kebutuhan kordinasi binwas terhadap 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Baca juga: Mendagri Terbitkan Tiga Instruksi untuk Perpanjangan PPKM
Selain Suhajar, Mendagri juga menunjuk Sugeng Haryono, staf ahli menteri menjadi Plt Dirjen Bangda menggantikan Nur Cahya Murni yang memasuki masa pensiun 25 Oktober 2021.
Mendagri berpesan kepada Sugeng untuk langsung bekerja mengingat tugas Ditjen Bangda di dalam membina dan mengawasi pembangunan di daerah sangat luas.
Khususnya, Mendagri berpesan agar Sugeng memberi atensi khusus di dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem di daerah. Terdapat 7 provinsi yang menjadi wilayah yang perlu diperhatikan di dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang memerlukan pendataan akurat by name dan by address sehingga intervensi pemerintah di berbagai level berupa pemberian bansos dan program lainnya dapat dilakukan secara tepat dan akurat.
Mendagri kata Kastorius juga meminta Plt Dirjen Bangda untuk bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil turun melakukan pendataan ke daerah lokasi kemiskinan ekstrem.
Perlu diketahui, Mendagri dua minggu lalu, secara maraton bersama Wapres KH Ma’ruf Amin melakukan kunker ke Maluku dan Papua, serta mengadakan kordinasi dengan pemerintah provinsi di Indonesia Bagian Timur.
“Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah dan dalam rangka kordinasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang perlu mendapat penanganan khusus sebagai dampak serangan pandemi selama 1,5 tahun ini,” ujarnya.
