BINTAN – Bus antar jemput anak sekolah tidak beroperasi hampir dua pekan di Bintan, Kepulauan Riau.
Kondisi itu dikeluhkan wali murid, salah satunya Bahar, Wali Murid SMP Negeri 021 Satu Atap (Satap) Bintan. Bahar mengatakan, tidak ada bus antar jemput anak sekolah sejak 2 Januari 2023.
“Tidak hanya anak saya saja yang tidak sekolah. Anak tetangga kita pun juga tidak masuk sekolah, karena tidak ada bus jemputan,” ucap Bahar.
Dirinya khawatir, kalau anaknya dibiarkan membawa motor sendiri ke sekolah. Sebab, anaknya masih di bawah umur dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Guru dan polisi juga melarang, anak di bawah umur tidak boleh bawa motor,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah kembali mengadakan bus antar jemput anak sekolah. Supaya anak-anak termasuk pergi ke sekolah dengan nyaman.
“Kalau diterapkan tarif pun, iya tidak apa. Yang penting ada bus antar jemput anak sekolah. Biar anak kita sekolah. Jangan sampai anak kita putus sekolah,” sebut dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bintan, Tamsir membenarkan tidak adanya bus antar jemput sekolah beberapa hari ini.
Untuk mengatasi anak tetap belajar, ia perintahkan ke pihak sekolah terapkan belajar daring ke siswanya.
“Bagi rumahnya dekat, bisa langsung datang ke sekolah. Supaya belajar tetap berjalan seperti biasa,” terang dia.
Sampai saat ini, kata Tamsir, pihaknya sedang melakukan lelang transportasi laut dan darat. Supaya transportasi untuk sekolah tetap ada seperti biasa.
Untuk transportasi laut di tahun 2023 bertambah satu unit dari 21 unit menjadi 22 unit dengan anggaran sejumlah Rp3,1 miliar. Transportasi darat (bus) bertambah dua unit, dari 30 unit menjadi 32 unit dengan total anggaran Rp5,2 miliar.
Baca juga: Dewan Bintan Sayangkan Terhentinya Belajar di SMP 23 Mantang Lantaran Transportasi Laut
Selain itu, Disdik Kabupaten Bintan juga memiliki anggaran untuk bayar gaji dan tunjangan guru sejumlah Rp190 miliar, dari Bosnas sejumlah Rp33 miliar, untuk Bantuan Operasional Paud (BOP) sejumlah Rp3 miliar.
Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp10 miliar, insentif guru honorer Rp17 miliar, dan untuk kegiatan serta prasarana lainnya Rp1 miliar.
“Mudah-mudahan hari Senin depan sudah mulai beroperasi lagi transportasi darat dan laut itu,” harap dia. (*)
