JAKARTA – Beras impor sebanyak 500 ribu ton telah masuk ke Indonesia selama bulan Februari 2024. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan beras impor 500 ribu ton yang masuk tersebut merupakan sisa kuota impor dari alokasi tahun 2023 lalu.
Arif menambahkan, tahun 2024 ini kuota impor beras diputuskan sebanyak 2 juta ton. Kemudian ada kuota tambahan lagi 1,6 juta ton.
“Kalau ada penambahan 1,6 juta ton itu kita pikirnya nanti. Kita hanya memastikan bahwa teman-teman Bulog sudah siap daripada nanti belum ada kuotanya dan kemudian nanti rapat-rapat lagi kelamaan. Ini sudah disiapkan. Pak presiden dan kementerian semua maunya cepat,” kata Arif Prasetyo Adi di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu 28 Februari 2024 dikutip dari cnnIndonesia.
“Tinggal kita kontrol kapan masuknya dan kita tetap jaga importasi yang terukur,” sambung Arif.
Kemudian Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita mengatakan dari kuota impor 2 juta ton tahun ini, sebanyak 500 ribu ton ditargetkan masuk Maret mendatang sebelum panen raya.
Beras impor 2 juta ton tersebut dipasok dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.
Febby menambahkan beras impor digunakan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton, penyaluran bantuan pangan, dan intervensi harga melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Namun, beras impor tidak akan langsung masuk seluruhnya melainkan melihat jumlah pasokan dalam negeri.
“Jadi enggak ujug-ujug 3,6 juta ton dimasukkan semua. Kita juga tetap menyerap produksi dalam negeri,” kata Febby menerangkan dikutip dari cnnIndonesia.
Dia menjelaskan Bulog juga menyerap produksi beras di dalam negeri dengan dua skema, yakni public service obligation (PSO) atau penugasan dan komersial.
Dengan skema PSO, lanjutnya, Bulog dalam melakukan penyerapan dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP).
Adapun HPP saat ini untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani seharga Rp5.500 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, dan GKG di gudang Bulog Rp6.300 per kg.
“Kalau PSO kita enggak bisa menyerap dengan HPP Rp5.000, maka kita serap untuk komersial. Kalau untuk komersial bisa beli di Rp7.600,” sambung Febby.
“Intinya kita punya dua core bisnis yang kalau PSO-nya enggak masuk HPP, ya komersial,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, beras yang diserap dengan skema PSO digunakan untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Sementara, beras komersial dikemas dengan berbagai merek dan dijual di ritel modern.
