TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, meminta aparat keamanan laut untuk meningkatkan pengawasan laut terkait adanya kapal membawa muatan limbah ilegal.
Menurutnya, intensitas pengawasan laut di perbatasan harus lebih ekstra ditingkatkan jika sudah ada kegiatan masuknya kapal yang membawa muatan limbah.
Kendati demikian, Ansar mengatakan, harus melakukan pengecekan lebih lanjut terkait adanya dugaan kapal ilegal yang membawa limbah ke perbatasan Kepri dan Singapura.
“Kita harus cek dulu. Apakah limbah itu nantinya akan di proses perusahaan di Batam,” kata Ansar, Senin (15/08).
Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) angkat bicara terkait hal itu, dan meminta pemerintah segera bertindak tegas dalam menangani masalah limbah ilegal.
Terlebih lagi, adanya kapal limbah ilegal yang beberapa hari terakhir yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) masuk ke Kepri baru-baru ini.
Baca juga: MAKI Akan Lapor KLHK Terkait Kapal Diduga Pembawa Limbah Beracun ke Kepri
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan, kalau memang terbukti ada kapal ilegal yang membuang limbah di Kepri maka harus ditindak tegas.
Menurutnya, hal dilakukan tersebut, dapat mencemarkan perairan Kepri serta merusak ekosistem laut yang mengotori laut.
“Menurut saya perlu ditandak tegas jika terbukti membuang limbah di perairan Kepri, karena bisa tercemar laut Kepri dan mengganggu ekosistem laut,” katanya saat dihubungi, Sabtu (13/08).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan, jika laut dicemari limbah ilegal, maka nelayan di Kepri akan sangat dirugikan dan berdampak buruk bagi perekonomian mereka.
Terlebih lagi, lanjutnya, saat ini para nelayan sudah sangat kesulitan mencari ikan di perairan Kepri.
“Sudahlah susah nyari ikan dilaut, ada limbah pula. Makin menjauh ikan-ikan di perairan Kepri ini,” ucapnya.
Baca juga: 13 Kapal Diduga Selundupkan Limbah ke Kepri, MAKI: Kami Segera Laporkan
