BATAM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berharap Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dapat mencegah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
Harapan itu disampaikan Gubernur Ansar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilu 2024 yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di Harris Hotel Batam Center, Senin (28/8) malam.
Rakornas ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024.
Rakornas dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro sebagai keynote speaker yang menyampaikan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu syarat penting untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.
Selain itu, dari Bawaslu RI hadir Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Loly Suhenti melalui zoom, dan Deputi Bidang Dukungan Teknis La Bayoni.
Dalam kesempatan itu, Ansar menyampaikan terima kasih atas terlaksananya acara rakornas ini dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan pemilu 2024.
“Mudah-mudahan acara ini menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua dan saling berkoordinasi bertukar informasi untuk memantapkan tugas pokok dan fungsi kita tentunya sebagai insan-insan yang menyukseskan pemilu 2024,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengingatkan bahwa pemilu dan pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari semua pihak, termasuk dari ASN.
“Sebagai negara berdemokrasi yang meletakkan semua kedaulatan itu di tangan rakyat, pemilu ini sebenarnya memiliki spektrum menjadi suatu yang mutlak berjalan dengan baik dengan harapan kita semua memiliki pengalaman yang cukup dengan berbagai pelaksanaan berbagai pemilu di Indonesia,” ujarnya.
Gubernur Ansar mengatakan, untuk mendukung penyelenggaraan pemilu, maka Pemerintah Provinsi Kepri memberikan anggaran sebesar Rp74,5 miliar untuk memantapkan tugas-tugas Bawaslu.
“Kita bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Kepri Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sosialisasi kepada ASN agar kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN yang jumlahnya mencapai lebih dari 24 ribu ASN termasuk ASN instansi vertikal dapat dicegah,” ujarnya.
“Mudah-mudahan tingkat kerawanan bisa kita jaga agar penyelenggaraan pemilu pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik,” kata Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menekankan peran sentral Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu dan mengapresiasi kinerja Bawaslu.
“Peran sentral pengawasan pemilu untuk menjaga demokrasi melalui peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral untuk menjaga integritas pemilu,” katanya.
“Maka pengawasan harus dilakukan di semua tahapan. Semoga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dengan kerja sama kita dan doa dari masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Baca juga: Bawaslu Kepri Raih 3 Penghargaan dari KPPN
Tampak juga hadir Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Zulhadril Putra, Ketua Bawaslu Kota Batam Antonius Itolaha Gaho, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri Raja Hery Mochrizal, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Dody Sepka Noviandy, dan Inspektur Daerah ST. Irmendas. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
