Jalan Tol Trans Sumatera
Kepala BPKPT Kadin Budiarsa Sastrawinata juga menyebutkan, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan membuka peluang usaha bagi industri properti dan industri ikutannya, mulai dari pembangunan perumahan, kawasan industri, hingga pengembangan sektor pariwisata.
Sumatera menyimpan banyak kekayaan keindahan alam yang natural yang berpotensi membuka kesempatan bagi sektor pariwisata di berbagai daerah di Sumatera kian berkembang, dan pada gilirannya akan membuka lapangan kerja baru. BPKPT Kadin yang memiliki bidang-bidang kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan pariwisata, dapat membantu Pemerintah menggerakkan perekonomian Sumatera.
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera telah membangkitkan stimulus terhadap perekonomian Indonesia dan berdampak positif berupa penciptaan nilai tambah, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. BPKPT Kadin berharap kantong permukiman ini dapat dikembangkan untuk menciptakan sentra ekonomi dengan memanfaatkan jaringan jalan tol yang dibangun Pemerintah sekaligus menyusun rencana induk kantong-kantong permukiman yang disesuaikan dengan rencana jalan tol tersebut.
Tujuannya untuk memeratakan ekonomi berbasis sumber daya lokal, menyelesaikan problem perkotaan, salah satunya masalah urbanisasi serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru yang pada gilirannya menumbuhkanperekonomian masyarakat setempat.
Hal senada disampaikan Direktur Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur, yang mewakili Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto. Investasi pemerintah pada infrastruktur jalan memberikan dampak positif seperti kemudahan aksesibilitas dan penurunan biaya logistik.
Konektivitas yang tinggi akan memberikan efek pengganda, menciptakan berbagai peluang ekonomi, dan memberi manfaat serta keuntungan lainnya. Salah satu sektor bisnis yang sangat terdampak adalah sektor properti, yaitu kenaikan harga lahan dan properti di sekitar jalur Jalan Tol Trans Sumatera.
“Peluang ini perlu ditangkap dengan implementasi konsep hunian berimbang dalam penyediaan perumahan sehingga mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat serta pelaku pembangun,” kata Fitrah Nur.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Azmansyah mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi Rabu malam mengakui, sektor properti memberi kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah kota itu, dari kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perolehan ini digunakan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur kota.
Tiga Prioritas BPKPT Kadin
BPKPT Kadin memfokuskan program kerja pada tiga prioritas dari 17 program Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia yaitu pemberdayaan ekonomi daerah dan nasional, peningkatan investasi, dan pembangunan industri nasional berkelanjutan.
“Tiga program kerja BPKPT yang dijalankan mulai tahun 2022 ini bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan ekosistem industri properti agar mampu menggerakkan ekonomi domestik untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia,” kata Budiarsa Sastrawinata.
Ketiga program kerja BPKPT Kadin itu pertama, membuat satellite account (neraca satelit) agar hitungan kontribusi properti terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menjadi lebih komprehensif, meliputi bukan hanya indeks realestat namun menjadi indeks properti.
Kedua, membuat peta jalan (roadmap) ekosistem dan rantai pasok industri properti agar seluruh pemangku kepentingan memahami tugas dan peran masing- masing, dan pada gilirannya menghasilkan peta jalan industri properti nasional.
“Ketiga, membantu pemerintah memiliki perencanaan yang berkelanjutan sehingga bidang properti menjadi bidang unggulan di daerah,” tutupnya.
Dalam diskusi yang digelar di Hotel Radisson, hadir Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna; Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi; Direktur Utama Bandara Internasional Batam Pikri Ilham Kurniansyah; Direktur Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur; Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur Insannul Kamil; Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia Totok Lusida; Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja; dan sejumlah pemangku kepentingan dalam industri properti se-Sumatera. (*)
