BATAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan bupati/walikota di Kepulauan Riau (Kepri), agar konsen terhadap pencegahan korupsi pada layanan kesehatan.
Hal itu disampaikan Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI Wilayah I, Maruli Tua Manurung, dalam Rapat koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Layanan Kesehatan Publik, di Hotel Aston Batam, Selasa (26/07).
Maruli menegaskan, sebanyak 10 persen anggaran daerah wajib untuk pelayanan kesehatan. KPK saat ini sangat konsentrasi, pada pencegahan korupsi pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
“Kita sudah lihat perkembangan pelayanan kesehatan di masing-masing Pemda. Semoga bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Dirinya juga mencontohkan persoalan kasus korupsi insentif tenaga kesehatan di Bintan, dan berharap praktik korupsi insentif Tenaga Kesehatan yang terjadi di Bintan tidak terjadi di daerah lainnya di Kepri.
Baca juga: Pemprov Kepri Akan Bangun Rumah Sakit Jiwa di Bintan
“Kita harapkan kasus korupsi dana insentif tenaga kesehatan di Bintan itu terakhir. Kalau insentifnya berkurang kemungkinan akan menggangu tingkat pelayanan yang tentunya juga berkurang,” jelasnya.
Selain instensif Nakes, ia juga mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan. Dengan anggaran yang tak sedikit, pengadaan barang dan jasa juga bisa berpotensi disalahgunakan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina menyambut baik penyelenggaraan rakor Korsupgah tersebut.
“Kehadiran saudara-saudara membuktikan adanya komitmen yang nyata mendukung pelayanan yang bebas korupsi,” ucap Marlin.
Menurut Marlin, efek korupsi sangat besar baik bagi negara, pemerintah dan masyarakat. Selain berdampak terhadap lambatnya perekonomian, juga berdampak mempengaruhi investasi serta meningkatnya kemiskinan.
Baca juga: Kajati Kepri Resmikan Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa
“Kami menyadari betul bahwa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, dan membuat kesejahteraan masyarakat terabaikan,” ujarnya.
Marlin menegaskan, pihaknya mempunyai misi kepemimpinan, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menambahkan, tanpa dirinya bercerita masyarakat sudah tentu tahu keberhasilan pembangunan di Batam.
“Batam dengan anggaran terbatas dapat bangun apa saja. Artinya uangnya terarah,” ujar Rudi.
Ia berterimakasih, semakin banyak pengawasan dan dukungan KPK. Rudi juga menjelaskan, saat ini pegawai Pemko maupun BP Batam konsisten melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya.
“Semakin anggaran digunakan secara tepat, rakyat semakin sejahtera dan kota ini akan bangkit,” ujarnya.
Baca juga: Cek Kesehatan di Diagnos Genomics Batam Hanya Rp99 Ribu
