Kemudian Ronny juga berpendapat, pasangan Prabowo-Gibran bisa saja melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang sudah berjalan.
Namun, lagi-lagi kata dia, Jokowi dianggap tidak terlalu berhasil secara ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dijanjikan tak pernah tersentuh.
“Jadi jika hanya sekadar meneruskan, maka Prabowo-Gibran harus puas dengan angka pertumbuhan 4 persen-5 persen saja, tak akan bisa mencapai 6 persen-7 persen,” ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi tertahan di 5 Persen
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat serupa.
Nailul merasa dengan strategi yang sama dengan Jokowi, seperti menggenjot laju infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif, diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di 5 persenan.
Dia melihat faktor investasi di bawah komando Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia belum bisa diandalkan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi.
“Dengan komposisi menteri yang kemungkinan ada beberapa pos yang sama, saya rasa kemungkinan akan sama kebijakan yang diambil,” kata Nailul dikutip dari cnnIndonesia.
Selain itu Nailul juga mengatakan, program kampanye Prabowo lebih menyasar ke cost yang sifatnya tidak menghasilkan efek ke pertumbuhan ekonomi, setidaknya dalam jangka pendek-menengah.
Contohnya, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Nailul merasa hilirisasi yang dilakukan saat ini efeknya relatif terbatas, dengan keuntungan yang lebih mengejar ekspor barang setengah jadi dari nikel.
Padahal seharusnya, kata dia, yang dibangun adalah industri mobil listrik secara keseluruhan, bukan hanya hilirisasi nikel ke barang setengah jadi.
“Jadi saya rasa pertumbuhan ekonomi masih mirip selama pemerintahannya Pak Jokowi, 5 persenan,” tuturnya.
Soal proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bakal dilanjutkan Prabowo-Gibran, Nailul mengatakan sulit melihat investor global untuk berinvestasi di proyek tersebut.
Menurut pendapatnya, APBN akan semakin berat jika kebijakan Jokowi dijalankan, dan ditambah program baru Prabowo-Gibran juga dilakukan.
Nailul meyakini program makan siang gratis dan kebijakan lainnya akan menguras APBN, dan larinya akan ke utang negara.
“Jika kebijakan masih ugal-ugalan, saya rasa utang bisa naik 1,5 hingga 2 kali lipat di tahun 2029. Ini yang harus kita kawal,” jelas Nailul.
Selanjutnya dari sisi program, menurutnya, efek dari program makan siang gratis dan program ambisius lainnya oleh pemerintah baru akan membuat celah fiskal akan semakin sempat.
Pasalnya, Prabowo-Gibran butuh anggaran yang mungkin mencapai ratusan triliun, baik di tahun pertama hingga tahun kelima.
