Jika terjadi penyalahgunaan, lembaga pengawasan dalam hal ini KemenkopUKM harus bersikap tegas. Jika menjurus ke tindak pidana, usut tuntas dan proses sesuai hukum yang berlaku.
Sangat mungkin koperasi yang bermasalah ini diselamatkan oleh KemenkopUKM dengan tindakan extraordinary, bisa saja KemenkopUKM memberikan anggaran khusus untuk menyelamatkan koperasi bermasalah lalu membentuk pengurus dan pengawas melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa.
Pengurus, pengawas dan manajemen baru yang terpercaya bekerja keras demi kepentingan kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota. Anggaran yang dimaksud bisa saja seperti mekanisme BLBI seperti bank di masa lalu. Justru inilah salah satu bukti keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat.
Jika untuk subsidi minyak goreng pemerintah bisa gelontorkan Rp 7,6 triliun tentu dengan mekanisme pinjaman pemerintah juga bisa melakukan penyehatan pada koperasi.
Kekhawatiran soal dinas koperasi di daerah yang belum kuat tidak dapat menjadi legitimasi meniadakannya. Justru inilah yang harus diatasi oleh KemenkopUKM membentuk pola pengawasan yang efektif dan efisien dengan tetap menjunjung nilai, prinsip dan jatidiri koperasi.
Terkait dengan 60 Bank Wakaf Mikro (BWM) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sekitar 4 tahun diawasi OJK yang dinilai berhasil tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengalihkan pengawasan koperasi kepada OJK karena masih ribuan koperasi KSP(PS) yang berhasil memberikan kesejahteraan dan memajukan ekonomi negeri ini.
Mari kita kuatkan prinsip, nilai dan jatidiri koperasi, kita dorong KemenkopUKM menguatkan pengawasan serta membuat upaya preventif yang lebih berdaya guna. Kita bangun koperasi dan bangsa ini, kita posisikan masing-masing kita adalah anak bangsa yang saling menguatkan, saling percaya, dan tentu berani mengambil tanggung jawab.
