BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus melakukan percepatan pencegahan dan menurunkan angka stunting di Kepri melalui intervensi terpadu yang spesifik, sensitif, stimulan dan berkelanjutan.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan, pendataan yang akurat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam menentukan langkah intervensi.
“Pendataan yang valid membantu kita memastikan keluarga yang berisiko stunting mendapat intervensi yang tepat, sehingga stunting dapat dicegah dan yang sudah terdampak bisa ditangani,” ujar Adi Prihantara, Rabu 23 Oktober 2024.
Adi juga mengatakan, seluruh sektor di Provinsi Kepri memiliki tanggung jawab yang sama dalam menangani stunting, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh kabupaten/kota, tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga fokus pada upaya pencegahan stunting.
“Upaya pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, seperti perbaikan sanitasi, peningkatan akses air bersih dan edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga,” sambung Adi Prihantara.
“Program ini juga melibatkan banyak OPD, mulai dari sanitasi, air bersih, hingga kesehatan. Semua berperan dalam program penanganan stunting,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri, Rohina mengatakan, jumlah keluarga berisiko stunting di Kepri mengalami penurunan di semester I tahun 2024.
“Jumlahnya turun menjadi 86.449 keluarga dibandingkan pada semester II tahun 2023 yakni sebanyak 108.908,” terang Rohina.
Penurunan ini, lanjut Rohina, merupakan hasil dari pendataan keluarga yang terus diperbarui serta verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting (Verval KRS).
“Pemutakhiran ini penting untuk mengukur capaian indikator yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga dalam Rencana Strategis BKKBN,” ungkapnya.
