TANJUNGPINANG – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), Winata Wira turut menyoroti polemik soal kenaikan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) meski telah dibatalkan oleh Pelindo.
Winata Wira mempertanyakan keputusan Pelindo, sejauh mana kewenangan penyesesuaian tarif pas masuk pelabuhan dilakukan Pelindo. Agar kebijakan seperti ini tidak terjadi tanpa ada proses yang komperhensif. Karena hal ini memiliki dampak terhadap masyarakat.
“Katakanlah pelabuhan mereka punya, tetapi pengguna pelabuhan adalah masyarakat. BUMN dihadirkan untuk melayani masyarakat secara normatif, seperti itu,” kata Winata Wira, Sabtu 1 Februari 2025.
Dia juga mengatakan, wacana kenaikan tarif pas masuk Pelabuhan SBP yang sempat dicanangkan Pelindo dianggap tidak transparan.
Baca juga: Pelindo Batalkan Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan Sri Bintan Pura, Ketua DPRD Tanjungpinang: Keputusan Tepat dan Bijak
“Pemerintah saja dalam melakukan penyesesuaian tarif dalam mengambil sebuah keputusan terkait kenaikan atau penurunan biaya memiliki kriteria dan indikatornya, tidak asal menaikkan tanpa ada hitung-hitungan,” ujarnya Winata Wira menjelaskan kepada Ulasan.
“Masak ia hanya sekedar bilang kami butuh uang untuk perbaikan serta peningkatan ini dan itu, kita juga selama ini tidak mengetahui neraca pendapatan Pelindo Tanjungpinang seperti apa. Kita hanya bisa lihat data kasar seperti kenaikan, dan penurunan jumlah penumpang atau masyarakat yang menggunakan jasa pelabuhan,” sambung dia menambahkan.
Wira juga mengatakan, tidak ada parameter yang jelas dari Pelindo dalam mengukur berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan fasilitas maupun bangunan pelabuhan. Bahkan tidak ada alasan pasti, mengapa kenaikan tarif pas pelabuhan sampai 50 persen.
Baca juga: Penyesuaian Tarif Pas Penumpang Dibatalkan, Pelindo Tanjungpinang Optimalkan Layanan Pelabuhan Sri Bintan Pura
“Misalkan sudah sekian tahun tidak dilakukan penyesesuaian tarif, kemudian ada faktor inflasi dan sebagainya. Harus ada kriteria yang bisa di jelaskan secara formal,” tutur Wira menegaskan.
“Menurut saya ini konyol, dinamika yang terjadi ini hanya anti klimaks. Tiba-tiba wacananya akan naik tarif pas, lalu dapat penolakan dari masyarakat, dan dalam beberapa hari kemudian wacana tersebut batal,” ungkap Wira.
Selain itu, Wira juga mempertanyakan terkait hal ini siapa yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. “Apakah ada di manajer? Atau ada pimpinan Pelindo cabang Tanjungpinang? Atau ada di Pelindo 1?,” sebut Wira.
Selain mempertanyakan kewenangan dalam pengambilan keputusan kenaikan tarif pas, ia juga nempertanyakan pendapatan yang selama ini dihasilkan oleh pelabuhan digunakan untuk apa saja.
“Minimal pelindo melibatkan para pengambil kebijakan dengan proses terbuka yang bisa dibaca oleh masyarakat, mungkin ada dinamika yang berbeda. Dalam proses tersebut pastinya kita akan mendepankan indikator-indikator yang dilihat secara kritis,” kata dia menyarankan.
“Misalkan dampak penyesesuaian tarif apabila tidak dipertimbangkan baik dari segi momentum, besarannya pasti memiliki dampak inflasi yang akan menyusahkan pemerintah daerah. Inflasi merupakan hal yang dikontrol secara berkala oleh pemerintah pusat. Pelindo tidak bisa main sepihak,” sambungnya mengakhiri wawancara.
