Pareke menilai putusan majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan Tim Advokasi Langit Biru (TALB) mengenai izin PLTU Bengkulu tersebut, mengabaikan fakta tentang adanya pelanggaran administrasi dalam penerbitan Amdal.
Dalam amar putusannya, kata Pareke, majelis hakim justru menjadikan Pasal 114 A PP Nomor 13 Tahun 2017 yang menyebut proyek strategis nasional didasarkan atau sesuai pada RTRW nasional.
Selain itu, pembangunan PLTU juga telah mendapat rekomendasi RTRW berdasarkan Surat Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Nomor 650/0408/Bapeda tanggal 3 Mei 2019.
“Pertanyaan yang sederhana apakah rekomendasi yang berdasarkan UU 12 Tahun 2012 tidak masuk menjadi tata urutan perundang-undangan bisa mengakali Peraturan Daerah tentang RTRW provinsi maupun Kota Bengkulu,” kata Pareke menegaskan.
Kegiatan eksaminasi yang digelar secara daring dan tatap muka ini, juga menghadirkan beberapa pembicara lain, di antaranya Rocky Gerung, pakar hukum administrasi Unib Endra Satmiadi.
Ketua Kajian dan Advokasi Paralegal Bengkulu M Fahmi Alip mengatakan, meskipun majelis hakim PTUN Bengkulu memenangkan pihak tergugat terkait gugatan izin lingkungan pembangunan PLTU Bengkulu, namun upaya hukum lainnya tetap bisa dilakukan.
Apalagi, kata dia, berdasarkan hasil eksaminasi terungkap beberapa hal yang bisa dijadikan alat bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali, terutama hal-hal yang dikesampingkan oleh majelis hakim.
“Hakim idealnya juga harus melihat yang bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan sesuai dengan kondisi objektif masyarakat terkait proses pembangunan PLTU itu. Termasuk juga dampak keberadaan PLTU itu menyebabkan penurunan kualitas udara, air laut, dan rusaknya fungsi ekologis,” demikian Fahmi. (*)
Pewarta: Antara
Reaktur: Muhammad Bunga Ashab
