TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad dan rombongan sudah berada di Istambul, Turki, Senin (17/10).
Gubernur Kepri ke Turki didampingi oleh Asisten 2 Pemprov Kepri Luki Zaiman, Kepala Dinas PTSP Asfarizal Handra, Kepala Dinas Perdagangan Aries Fhariandi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hasan dan Sekretaris DK KPBPB Syamsul Bahrum.
Ansar memenuhi undangan untuk menjadi keynote speaker di Istambul dalam rangka mempromosikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dalam kegiatan Capacity Development Tentang Perdagangan International dan Rantai Halal Global di Turki.
Saat ini Gubernur Ansar sudah berada di Turki bersama para pejabat Dewan Kawasan (DK) dan masing-masing Badan Pengusahaan (BP) KPBPB Batam, Bintan, karimun dan Tanjungpinang.
Hal ini pun menjadi momentum bagi Gubernur Kepri dalam rangka percepatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Adapun salah satu sektor potensial yang akan dikembangkan di kawasan ini adalah produksi barang setengah jadi untuk kemudian diekspor dan masuk ke rantai pasok global. Dengan besarnya potensi sumber daya serta pasar untuk produk halal, maka pengembangan industri halal dapat menjadi opsi strategis di KPBPB.
Kegiatan capacity development sendiri adalah salah satu jalan untuk memperdalam informasi serta penjajakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki dalam rangka pengembangan Industri halal di KPBPB Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.
Kegiatan Capacity Development tentang Perdagangan Internasional dan Rantai Halal Global di Turki untuk pengembangan KPBPB ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Oktober 2022 mendatang.
“Kesempatan tidak datang dua kali. Ketika kita sedang gencar-gencarnya mempromosikan Daerah kita kepada dunia luar dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui jalur investasi, Alhamdulillah ada undangan ini. Tentu kesempatan ini harus kita tangkap cepat.”
“Apalagi memang kita memiliki potensi yang besar yang bisa kita jual melalui berbagai kemudahan yang ada di KPBPB Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Masalah hasil itu belakangan, yang petting kita serius berbuat Saja dulu,” kata Ansar Ahmad, Ahad dalam keterangan tertulisnya diterima.
Gubernur Kepri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki tanggungjawab penuh atas semua perkembangan daerahnya hingga ketingkat kabupaten dan kota termasuk menyangkut investasi.
Baca juga: Gaji Guru Honor Nunggak, APBD Defisit, Ansar Melawat ke Turki
Adapun percepatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang merupakan salah satu agendacprioritas yang saat ini didorong oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan. Dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun yang telah disusun, pengembangan Industri Halal menjadi salah satu rencana tindak akan dikembangkan di KPBPB yang diharapkan mampu terintegrasi dengan Global Halal Hub.
Kegiatan Capacity Development tentang Perdagangan Internasional dan Rantai Halal Global di Turki ini juga memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional dan menjadi salah satu dari lima negara teratas dalam peringkat Indikator Ekonomi Islam Global
secara keseluruhan (Sumber: State of the Global Islamic Economy Report, 2022).
“Yang jelas, sesuai yang tertera dalam undangan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan wawasan secara komprehensif mengenai Global Halal Hub bagi Dewan Kawasan, Badan Pengusahaan KPBPB, dan pemerintah setempat.”
“Kegiatan ini juga menghadirkan mitra strategis di Turki seperti perwakilan Kementerian
Perdangangan Turki, Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC),” terang Ansar.
Hadir dari pemerintah pusat dalam kesempatan ini Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kartika Listriana selaku Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Tulus Hutagalung selaku Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis
Ekonomi, serta Imam Wahyudi selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama.(*)
