Mahasiswa: Pemko dan BUMD Tak Peka Soal Pedagang dan Pasar KUD Tanjungpinang

Mahasiswa: Pemko dan BUMD Tak Peka Soal Pedagang dan Pasar KUD Tanjungpinang
Situasai dalam Pasar KUD Tanjungpinang setelah beberapa kali banunannya ambruk (Foto: Ardiansyah Putra)

TANJUNGPINANG – Himpunan Mahasiswa Kota Tanjungpinang (HMKT) menilai pemerintah tidak peka menyelesaikan masalah pedagang dan Pasar KUD Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Menurut HMKT, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dan Badan Usaha Milik Daerah PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD PT TMB) tidak peka mengatasi masalah Pasar KUD Tanjungpinang.

Pasalnya, hingga saat ini permasalahan pasar dan pedagang terus muncul. HMKT pun mempertanyakan peran Pemko Tanjungpinang dan BUMD.

Ketua HMKT Januarman menilai Pemko Tanjungpinang tidak memiliki inisiatif untuk merevitalisasi bangunan Pasar KUD Tanjungpinang yang sudah puluhan tahun berdiri itu.

Menurutnya, bangunan yang termakan usia itu seharusnya sudah direvitalisasi sejak beberapa tahun sebelumnya.

“Apakah BUMD maupun pemerintah tidak mau merevitalisasinya. Ini sangat disayangkan, apalagi ada pungut biaya sewa,” ucap Januarman di Tanjungpinang, Selasa (08/03).

Ia juga menyayangkan apabila Wali Kota Tanjungpinang Rahma berani angkat bicara bahwa Pemko Tanjungpinang tak memiliki anggaran.

Mahasiswa: Pemko dan BUMD Tak Peka Soal Pedagang dan Pasar KUD Tanjungpinang
Ketua HMKT Januarman (Foto: Muhammad Chairuddin)

Seharusnya, ada analisis risiko yang dapat menjadi dasar bagi pemko dalam menganggarkan dana revitalisasi untuk Pasar Baru II KUD Tanjungpinang dari jauh-jauh hari.

Tak hanya soal bangunan, Pemko Tanjungpinang dan BUMD juga harus peka dalam mengatasi masalah para pedagang.

Sekitar 60 pedagang telah menjadi korban dari kelalaian pemko dalam merawat asetnya tersebut. “Dari 60 pedagang itu, 40 di antaranya kini belum dapat lapak pengganti sebagaimana yang dijanjikan BUMD dan Pemko Tanjungpinang,” ujarnya.

Untuk itu, pria yang kerap disapa Popoy itu juga meminta agar Wali Kota Tanjungpinang segera mengganti direksi BUMD.

“Sangat disayangkan, pemerintah kota tidak peka. Kami juga mendesak wali kota untuk mengganti BUMD,” tegasnya.

Ia berharap, permasalahan Pasar Baru II KUD Tanjungpinang dan para pedagang dapat segera diselesaikan.

Baca juga: Pemprov Kepri Tak Punya Anggaran Perbaiki Pasar KUD Tanjungpinang

Baca juga: Puluhan Pedagang Tak Dapat Lapak, Peran BUMD dan Pemko Tanjungpinang Dipertanyakan

Sebelumnya, berdasarkan penelusuran ulasan.co, hingga Senin (07/03) masih ada puluhan pedagang yang tak kebagian lapak pengganti di Pasar Mini Bestari Tanjungpinang.

Padahal, pasar itu merupakan lokasi yang dijanjikan BUMD dan Pemko Tanjungpinang sebagai tempat pengganti bagi para korban ambruknya Pasar Baru II beberapa waktu lalu.

“Jadi kami sistemnya siapa cepat dia dapat. Ini saja ada yang ambil lapak sejak malam,” ucapnya Herianto, salah seorang pedagang yang tak kebagian lapak, Senin (07/03).

“Tidak ada informasi dan arahan. Rahma (Wali Kota Tanjungpinang) hanya datang pagi itu terus langsung pergi. Tidak ada tanya pedagang,” tutur Mulyadi, pedagang yang juga tak kebagian lapak. (*)