Natuna – Hasil tangkapan nelayan Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) perlahan berkurang. Hal itu disebabkan keberadaan nelayan luar yang menggunakan alat tangkap cantrang.
Tokoh masyarakat Pulau Laut Tabrani mengatakan, hasil tangkapan nelayan berkurang sejak nelayan cantrang dengan kapasitas kapal 100 GT dari luar Kepri melakukan penangkapan ikan pada 12 mil.
Menurutnya, alat tangkap cantrang telah mengeksploitasi ikan secara besar-besaran, hingga ke dasar laut yang menganggu ekosistem perairan.
“Kita sering bertempur dengan saudara sendiri, nelayan dari Jawa, Medan, Pekalongan yang menggunakan alat tangkap pukat lengkong, sejenisnya,” ucap Tabrani saat melakukan dialog bersama Kemendagri dan Kemenko Polhukam, di Kantor Camat Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (24/11).
Tabrani meminta pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar agar keberadaan kapal nelayan cantrang itu tidak menganggu aktivitas atau mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional.
Lebih lanjut ia mengatakan, para nelayan Natuna sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan cantrang, karena dianggap bagian dari upaya menjaga kearifan lokal dan melindungi kelestarian biota laut.
“Pengaturan untuk alat tangkap bisa diaturlah dengan Dinas Perikanan kita, dengan tokoh nelayan apa yang mereka inginkan,” usul Tabrani.
Ia mengatakan, jika hal tersebut dibiarkan saja akan melumpuhkan perekonomian masyarakat Pulau Laut. Pasalnya 90 persen masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan dan bergantung hidup dari laut.
“Masyarakat kami tak bisa apa-apa, hari ini untung diberikan rahmat ada gurita, bisa ditangkap, kalau menangkap ikan di laut agak sulit,” katanya.
Baca Juga: Masyarakat Pulau Laut Ngadu ke Mendagri agar Pembangunan Daerah Mereka Dipercepat
Selain itu, ia menyebutkan masyarakat juga meminta untuk diberikan bantuan berupa Kapal Motor (KM) yang memadai serta kelengkapan melaut lainnya.
“Kita butuh bantuan, pasar ikan, pompong,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian mengatakan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini akan disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.
“Untuk pengaturan nelayan luar dan lokal ini kita upaya mediasi dengan pusat, kemudian penguatan nelayan,” ucap Tito di Kantor Camat Pulau Laut. (*)
