TANJUNGPINANG – Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji, Kota Tanjungpinang, Zamzami A Karim, meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, dan Wali Kota/Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, untuk tidak mempolitisasi kasus Rempang.
Pasalnya, baru-baru ini Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri saling bersahut-sahutan terkait dugaan keterlibatan oknum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam aksi unjuk rasa bela Rempang berakhir ricuh di kantor BP Batam, 11 September 2023 lalu.
Menurut Zamzami, seharusnya kedua sosok yang digadang-gadang akan maju pada Pemiliham Kepala Daerah (Pilkada) 2024 harus mencari solusi untuk melindungi masyarakat Rempang-Galang. Ia mengatakan, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah daerah untuk membantu mereka mencari solusi terbaik.
“Masyarakat berharap mereka dapat melindungi mereka. Tapi sekarang, mereka saling tuding, saling cari pangung, sehingga titik persoalan tidak selesai,” kata Zamzami, di Tanjungpinang, Rabu (15/11).
Ia menilai, dengan dekatnya waktu pemilihan, dua sosok tersebut mencari isu untuk pencitraan dan mencari simpati, hingga saling menyerang secara politik.
“Saya berharap mereka langsung segera melakukan perlindungan ke masyarakat. Sampai saat ini kita tidak lihat perlindungan untuk masyarakat kampung tua itu,” ucapnya.
“Rempang ini jangan menjadi ajang untuk mencari elektabilitas menjelang pemilu 2024 nanti,” tegasnya.
Baca juga: Ditanya Terkait Dugaan Keterlibatan Oknum Pemprov Kepri, Wali Kota Rudi: Tunggu, Bersabar
Baca juga: Gubernur Kepri Respons Soal Tudingan Keterlibatan Oknum Pemprov Kerusuhan di Kantor BP Batam
Menurutnya, dengan polemik antara Kepala BP Batam dan Gubernur Kepri tidak ada yang diuntungkan, bahkan cenderung merugikan.
“Ini justru merugikan mereka berdua, dan kita sebagai masyarakat sangat kecewa karena tidak menyelesaikan masalah masyarakat Rempang dan Galang, malah menjadikan hal ini sebagai ajang kompetisi politik,” ujarnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
