BATAM – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Alfi Riyan Syafutra mengecam tindakan tim terpadu di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (07/09). Ia menyebut Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadi badan penindas.
“BP Batam yang sekarang bukan lagi Badan Pengusahaan Batam tapi sudah menjadi badan penindas. Kehadiran sudah tidak diperlukan jikalau untuk menindas rakyat,” katanya.
Pasalnya, tindakan tim terpadu itu mengakibatkan belasan siswa jadi korban dan harus mendapatkan perawatan medis karena terkena gas air mata.
Padahal mereka tengah menjalankan proses pembelajaran di kelasnya masing-masing.
Ia menilai tindakan itu tidak layak diterima oleh anak-anak tersebut. Meskipun dengan iming-iming kepentingan negara.
“Ini kacau. Sebesar apapun kepentingan negara tidak boleh megganggu apalagi mengacam hak gak dasar yang dilindungi konstitusi terlebih bagi anak-anak,” tegas Alfi.
“Mereka bukan imigran atau pencari suaka yang hari ini saja mampu pemerintah lindungi hanya karna amanat PBB. Mereka tuan tanah anak bangsa yang hidup di tanah airnya sendiri,” tambahnya.
Ia melanjutkan, tindakan tersebut juga mengkhianati tujuan negara yang ada di UUD 1945 alenia ke-4.
Tujuan negara itu ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Tetapi hari ini negara mengkhianati tujuan itu sendiri. Kami akan memberikan perlawanan kepada secara massif, seluruh elemen mahasiswa Kepulauan Riau dan Seluruh Indonesia akan kita libatkan dalam gerakan ini,” ujarnya.
Baca juga: Jalan Trans Barelang Lumpuh, Warga Rempang Adang Kendaraan Tim Terpadu Pakai Pohon
Baca juga: Aparat Bentrok dengan Warga di Pulau Rempang, Anak Sekolah Turut Kena Gas Air Mata
Sebelum itu, kecaman serupa juga keluar dari Aliansi Mahasiswa se-Kepulauan Riau (Kepri) yang menyebut, polemik di Rempang merupakan kesalahan BP Batam.
“Konflik hari ini yang terjadi di Pulau Rempang adalah kesalahan dan ketidaktelitian BP Batam dalam melakukan langkah- langkah strategis untuk mendengarkan masyarakat,” kata salah seorang koordinator Aliansi, Irwanda Gultom, Kamis (07/09).
Presiden BEM Politeknik Negeri Batam itu menilai, belum ada solusi untuk polemik di Rempang pasca penandatanganan kesepakatan dan penenetapan Kawasan Rempang Galang Sebagai Kawasan Industri Pembangunan Pabrik Kaca.
Menurutnya, dengan melihat dari berbagai aspek baik itu historis, yuridis, dan sosiologis, terjadi sebuah kerancuan dan tumpang tindih regulasi pada rencana pembangunan Rempang. (*)
Ikuti Berita Lainnya di Google News
