Disebut ‘Negara Narkotika’, Kolombia Tarik Dubesnya dari Nikaragua

Daniel Ortega
Presiden Nikaragua Daniel Ortega menghadiri pertemuan dengan perwakilan kelompok ALBA di Istana Revolusi di Havana, Kuba, 14 Desember 2021. (ANTARA/Alberto Roque/Pool via Reuters/as)

Bogota – Pemerintah Kolombia menarik Duta Besarnya di Nikaragua, menyusul pidato Presiden negara Amerika Tengah itu Daniel Ortega yang mengatakan Kolombia ‘Negara Narkotika’.

Dengan komentar itu, Duta Besa (Dubes) Kolombia untuk Nikaragua Alfredo Rangel diperitah untuk melayangkan surat protes kepada Pemerintah Nikaragua.

Setelah melayangkan surat protes, Alfredo Rangel diperintahkan untuk keluar dari Nikaragua oleh Pemerintah Kolombia.

Hal itu disampaikan pemerintah Kolombia pada Rabu (23/2), seraya mendesak masyarakat internasional untuk campur tangan.

Kolombia tidak mengakui hasil pemilihan Nikaragua November lalu yang memenangkan Ortega, untuk masa jabatan keempat berturut-turut.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia, dan negara-negara lain di kawasan itu juga telah menyuarakan keprihatinan.

“Kolombia adalah negara narkotika, yang membunuh para pemimpin masyarakat dan para pekerja setiap hari,” kata Ortega saat berpidato, Senin untuk memperingati kematian tokoh revolusioner Nikaragua, Augusto Cesar Sandino.

Baca juga: Lagi, Presenter TV Meksiko Michell Simon Ditemukan Tewas

Pemerintah Kolombia pada Selasa (22/2) telah memerintahkan Dubes negara itu Alfredo Rangel untuk menyerahkan surat protes dan untuk pulang, kata kementerian luar negeri Kolombia dalam sebuah pernyataan.

“Kolombia justru menjadi korban perdagangan narkoba. Kami adalah korban dari bisnis yang tumbuh setiap hari, karena permintaan eksponensial dan konsumsi narkoba,” kata Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden Kolombia, Marta Lucia Ramirez dalam pesan audio yang dibagikan kepada wartawan.

Menurut Marta, komentar Ortega tak lain adalah upaya mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari situasi hak asasi manusia di Nikaragua.

Ia meminta masyarakat internasional untuk campur tangan, untuk mencegah negara Amerika Tengah itu menjadi kediktatoran, kata Marta.

“Ketika tidak ada keadilan independen, ketika tidak ada jaminan bagi orang-orang yang sedang diselidiki, kita sedang menuju kediktatoran dan masyarakat internasional harus campur tangan,” katanya.