Adapun Minyak Goreng Satu Harga harga ini mulai berlaku pada 19 Januari 2022 lalu. Untuk tahap awal berlaku di ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan untuk pasar tradisional diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian.
Dengan kebijakan satu harga ini, maka pemerintah harus membayar selisih harga kepada para pengusaha minyak goreng. Untuk ini, pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup besar yakni Rp7,6 triliun.
Anggaran ini disediakan melalui Badan Layanan umum (BLU) Kementerian Keuangan yakni Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
“BPDP kelapa sawit menyiapkan daa sebesar Rp 7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyedian minyak goreng kemasan bagi masyarakat,” tulis nya.
Pemerintah akan menyiapkan stok minyak goreng sebesar 250 juta liter setiap bulannya dan akan terus dievaluasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebutkan menyiapkan 1,2 miliar liter minyak goreng untuk enam bulan.
“Penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievalausi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang atau tidak,” pungkasnya.
