BINTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) kembali melayangkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Dengan harapan Pemkab Bintan memperoleh solusi untuk penanganan limbah minyak hitam yang setiap tahun mencemari pesisir pantai dari KLHK.
“Kita minta jangka pendek maupun jangka panjang. Karena tahun kemarin kita juga sudah menyurati KLHK,” kata Bupati Bintan, Roby Kurniawan di Bintan, Selasa 19 Maret 2024.
Tahun lalu, kata Roby, pihak kementerian hanya menurunkan tim ke Kabupaten Bintan untuk melihat secara langsung, serta mengecek limbah minyak hitam yang sudah mencemari ipesisr pantai di Kabupaten Bintan.
Karena Pemkab Bintan tidak memiliki alat maupun sarana dan prasarana khusus untuk mengatasi limbah minyak hitam tersebut. Sehingga pesisir pantai Bintan selalu bersih dari limbah minyak hitam.
Menurutnya, solusi hingga mengatasi permasalahan limbah minyak hitam tidak hanya dilakukan ditingkat kementerian namun bisa antarnegara.
Baca juga: Limbah Minyak Hitam Cemari Pantai Sekera Bintan
Karena penyebab dari limbah minyak hitam diduga adanya penyucian di sebuah kapal tanker. Sehingga berdampak pada pesisir pantai Bintan seperti di Pantai Sekera Bintan di Desa Sebong Pereh, Kecamatan Telok Sebong.
“Nanti, kami akan melakukan audensi ke sana (KLHK RI),” sambung dia.
Berdasarkan data Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Bintan, sudah dua kali terjadi limbah hitam mencemari pesisir pantai Bintan sepanjang tiga bulan belakangan ini.
Di Februari 2024, limbah minyak hitam telah mencari pesisir pantai berada di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang.
Kemudian, limbah minyak hitam kembali terjadi di pesisir pantai Sekera berada di Desa Sebong Pereh.
“Kemarin kita bisa bersihkan limbah minyak hitam bersama stakeholder serta masyarakat secara manual. Kalau sekarang ini tidak bisa. Sebab, minyak hitamnya menuai lantaran panas matahari,” sebut Kepala Satpolairud Polres Bintan, Iptu Sarianto.
