“Kami memberikan semacam penerangan edukasi bagi siswa-siswi, atau santri, dan juga kita sampaikan tentang pentingnya tata kelola perusahaan dengan baik,” katanya.
Pemberian penyuluhan itu juga menurutnya tidak hanya sebatas penyampaian, namun juga dijalankan dengan asistensi untuk mewujudkan suatu pengelolaan yang baik agar tak ada celah bagi praktik korupsi sekecilpun.
“Jadi kami semacam menggabungkan seluruh aspek dalam penegakkan hukum, baik preventif, edukatif, termasuk represif seandainya upaua edukasi kami tidak diindahkan,” kata Asep.
Selain itu, menurutnya fungsi intelejen juga sangat penting untuk mencegah suatu perkara korupsi. Dalam hal ini, ia juga menaruh perhatian pada pencegahan korupsi di sejumlah proyek strategis nasional yang ada di Jawa Barat.
Dia mengatakan para intelejen dari Kejati Jawa Barat cukup proaktif dalam memberi informasi terkait proyek-proyek tersebut. Dia menilai mereka cukup piawai dalam bekerja di lapangan.
“Dan kami memastikan proyek nasional itu kami dampingi untuk mengamankan, sehingga tidak ada hambatan dalam proyek itu,” kata dia.
Berkaca diri
Selain membasmi praktik korupsi di luar, Kejati Jawa Barat juga berupaya berkaca diri untuk mencegah adanya celah praktik korupsi di internalnya sendiri.
Karena, kata Asep, upaya untuk memberantas korupsi yang dimaksud bukan hanya korupsi soal uang, melainkan korupsi dengan artian yang lebih luas.
Asep mengaku kini masih banyak aspek manajemen di Kejati Jawa Barat yang perlu dibenahi. Sebab pola kerja yang baik juga dapat mendukung hilangnya praktik korupsi di suatu institusi.
“Banyak yang harus kita perbaiki, banyak harus kita benahi, baik aspek personal, aspek kelembagaan, dan budaya kerja keras,” kata dia.
Dia juga kini tengah memetakan sumber daya manusia untuk menyeimbangkan beban kerja di Kejaksaan Negeri (Kejari) setiap wilayah. Hal itu juga menurutnya termasuk inovasi yang kini tengah dijalankan Kejati.
“Misalnya ada Kejari lain yang banyak pegawainya, dan ada yang kekurangan, tata usaha misalnya, di daerah lain kurang, itu akan diaplikasikan,” katanya.
Selain itu, ia juga kini tengah mendorong setiap kantor Kejari atau Kejati sendiri agar menjalankan dengan baik penataan barang bukti. Sehingga masyarakat yang datang ke kantor kejaksaan mendapat kenyamanan tanpa bertele-tele.
“Di Tasikmalaya, itu ada semacam one stop service, jadi ketika warga masuk kesana hanya dalam hitungan menit saja, datang langsung ambil, tidak ada biaya, kita juga siapkan konsumsi untuk mereka,” katanya.
Selain itu, absensi digital bagi pegawai maupun jaksa di kejaksaan juga kini tengah diinovasikan guna memberantas korupsi waktu. Absensi digital itu, kata dia, terkoneksi dengan pusat hingga dapat dipantau secara riil.
“Jadi ini dimulai dari kita, bagaimana kita membudayakan disiplin, ini juga baik instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan stakeholder lainnya, bagaimana kita meningkatkan budaya itu,” kata Asep. (*)
