Hai sahabat Ulasan. Persoalan dan pengetahuan hukum mungkin butuh waktu untuk memahaminya, terutama bagi akademisi, praktisi atau penegak hukum, serta masyarakat.
Terkait hukum, pernah dengar asas hukum lex superior, lex specialis, dan lex posterior? Tiga asas ini mungkin penting didiskusikan di dunia hukum, baik nasional dan internasional.
Kali ini ulasan.co, mengulas secara ringkas ketiga asas hukum tersebut. Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni:
Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.
Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945.
Misalnya, keberlakuan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ini dibuktikan dengan tindakan Kementerian Dalam Negeri telah mengunggah 3.143 Perda yang dibatalkan pemerintah pusat yang dianggap bermasalah serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya pada tahun 2016.
Namun, patut dicatat, kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat ini telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, sebagaimana dikutip dari Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda.
Sehingga, kini lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Perda adalah Mahkamah Agung, maka yang membatalkan Perda jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya adalah Mahkamah Agung.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
