BATAM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menemui warga Tanjung Banun, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/09).
Pada kunjungan itu, Airlangga bersama Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan tokoh masyarakat Rempang Gerisman Ahmad.
Pertemuan itu berlangsung di dalam masjid Al-Ikhlas Tanjung Banun bersama warga sekitar. Tampak Airlangga mengenakan kaos polo hijau saat bertemu dengan warga.
Hadirnya Airlangga untuk melihat secara langsung lokasi yang rencananya menjadi tempat relokasi di kampung itu.
Baca Juga: Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang: Warga Tetap Menolak Direlokasi
“Saya ingin melihat secara langsung. Apakah yang baru Pak Gerisman bahas terkait dengan lokasi Tanjung Banun ini sesuai dengan apa yang diusulkan,” kata Airlangga.
Politikus Golkar itu juga mengatakan, pihaknya datang untuk melihat daya dukung wilayah Tanjung Banun untuk menjadi infrastruktur yang lebih baik.
“Tentu beberapa hal sudah kami lihat dan ada beberapa hal terkait tata ruang dan lainnya akan kami rapikan,” kata dia.
Menurut Airlangga proyek ini akan menjadi proyek yang tujuannya untuk kepentigan dan keadilan bagi masyarakat Rempang sesuai arahan Presiden, Joko Widodo.
“Masyarakat di sini nanti memperoleh sertifikat hak milik. Terutama juga yang sah, yang tinggal di sini juga nanti akan pemerintah berikan haknya,” kata dia.
Baca Juga: Situasi Terkini Rempang, Warga Tetap Berjaga di Posko Bantuan Hukum
Airlangga menegaskan, akan ada Peraturan Presiden (Perpres) guna memberikan jaminan kepastian terhadap hak warga, seperti janji pemerintah sebelumnya.
Dengan adanya Perpres, Airlangga menjamin, siapa pun Presiden di masa mendatang akan tetap melanjutkan program ini.
“Gerisman menayakan kepastian, kami jamin dan sudah rapat juga lapor ke Presiden. Kami siapkan Perpres, sehingga ini akan aman. Dijamin berkelanjutan. Siapa pemimpinanya, walau pun ada pemilu tetap berlanjut. Pemerintah akan menjamin janji kemarin akan terealisasikan,” kata dia.
Airlangga menilai, pemindahan di Tanjung Banun memiliki hal yang tak jauh berbeda dari daerah Rempang pada umumnya. Misalnya saja mata pencahariannya sama-sama nelayan.
“Kami sudah melihat wilayah yang bisa untuk pertanian dan ladang. Sekaligus kita siapkan di satu lokasi yang sama,” kata dia.
Sementara itu, Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya akan membahas nasib Tanjung Banun ke depannya apakah kampung tersebut akan turut terdampak atau tidak.
“Jadi kalau pindah ke sini, apakah ibu-ibu yang punya rumah nanti bisa memilih atau apakah ikut kita rapikan, nanti akan kita dudukan,” kata dia.
Rudi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangkan tim ke Tanjung Banun agar tidak ada salah tafsir.
“Pak Menko akan membangun dermaga. Nanti kita berarap koordinasi dengan tokoh-tokoh di sini, seperti Pak Gersiman,” kata dia.
Rudi menyebut, pihaknya juga akan membangun dermaga untuk memarkirkan kapal nelayan yang ada di wilayah tersebut.
“Nanti kira atur juga tambak kapal bapak/ibu di mana. Inilah perhatian pusat ke daerah. Tanjung Banun jadi kota baru, koramil dan camat di sini. Akan jadi kota indah,” kata dia.
Baca Juga: KAHMI Kepri Desak Para Tokoh Bantu Bebaskan Warga Ditahan karena Unjuk Rasa Rempang
Warga Tanjung Banun, Awang Cik mengatakan, mereka tak bisa menolak jika warga Rempang yang terdampak pindah ke wilayah kampung mereka.
“Itu kan kebijakan Pemerintah, kita tidak kenak dampaknya. Kita harus membantu juga, kalau menolak apa kata orang itu,” kata dia.
Ia dan masyarakat Rempang lainnya sudah berjuang bersama-sama sejak beberapa bulan terakhir. Komitmennya masih sama, bersama-sama berjuang dengan warga 16 titik kampung tua.
“Mungkin mereka pikir ini dekat dengan laut. Makanya mereka pilih di sini,” kata dia.
Namun, ia ingin pemerintah juga memiliki kebijakan terkait ganti rugi tanah yang nantinya berdampak dari pembangunan ini.
“Lahan yang terpakai nantikan milik warga. Jadi Pemerintah harus punya kebijakan yang kena lahan itu bagaimana,” kata dia.
