Jakarta – Temuan penggunaan hasil tes RT-PCR palsu yang digunakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali dari Malaysia melalui Kota Batam, membuat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memperketat pengawasan pengguna transportasi laut di perbatasan.
“Entry test (pemeriksaan saat memasuki wilayah) untuk setiap orang yang datang, sebagian besar pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan Singapura menjadi keharusan,” kata Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mayjen TNI Fajar Setyawan sebagaimana dikutip dalam siaran pers Satuan Tugas yang diterima di Jakarta, Kamis (30/12).
Selain memperketat pengawasan terhadap warga yang melewati perbatasan menggunakan sarana transportasi laut, Satuan Tugas berupaya memastikan ketentuan karantina dijalankan oleh pelaku perjalanan guna mencegah persebaran virus corona tipe SARS-CoV-2 varian Omicron.
“Kami juga akan menambah tempat-tempat karantina baru,” kata Fajar, yang pada Kamis melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad membahas temuan dokumen hasil tes RT-PCR palsu yang dibawa oleh pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia.
Batam merupakan salah satu pintu masuk bagi warga yang datang dari luar negeri menggunakan sarana transportasi laut. Saat ini setiap hari rata-rata ada 250 orang yang datang dari Singapura dan Malaysia ke Batam.
Menurut hasil analisis Kota Batam membutuhkan fasilitas karantina dengan kapasitas 2.750 tempat tidur namun fasilitas karantina yang tersedia saat ini baru memiliki 2.712 tempat tidur.
“Kenyataan di lapangan, kedatangan PMI lebih banyak dibandingkan non-PMI dan keterpakaian hotel tidak sebanyak fasilitas milik pemerintah. Dengan demikian fasilitas karantina milik pemerintah harus ditambah agar tidak menimbulkan penumpukan,” kata Fajar.
