BATAM – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan KMP Bahtera Nusantara (BN) 03 di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (4/2).
Budi mengatakan, Kementerian Perhubungan merancang suatu konektivitas yang tujuannya mempersatukan wilayah Kepri dan Kalimantan dengan KMP BN03.
“Nanti satu kapal ini akan beroperasi dari Batam, Matak, Serasan dan Sintete, Kalimantan Barat setiap satu minggu,” ujar Budi.
Menurutnya, ini suatu upaya yang baik, kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan nantinya yang mengoperasikan adalah ASDP.
“Hari ini sudah deliver, oleh karena itu saya mengundang bapak presiden untuk meresmikan kapal ini karena saya bangga kita bisa melakukan ini,” katanya.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi mengatakan, rencananya KMP BN03 akan beroperasi saat cuaca sudah membaik dan kondusif.
“Keberadaaan kapal ini hadir dalam frekuensi satu kali dalam satu minggu, jadi kami bisa memastikan kebutuhan logistik masyarakat bisa terjamin,” ujarnya.
Lebih lanjut, KMP BN03 akan diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Maret 2023 mendatang.
Kapal ini memiliki kapasitas penumpang mencapai 386 orang dan menampung 36 kendaraan.
Ia menambahkan pada desain kapal sama persis dengan KMP Bahtera Nusantara 01, sementara untuk harga sama dengan KMP Bahtera Nusantara 01.
“Kualitas nya bisa dibilang sama dengan Bahtera Nusantara 01,” jelasnya
ASDP melayani 320 rute seluruh Indonesia, dan 70 persen melayani pelayaran daerah perintis yang jauh terpencil.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan, ia mengapresiasi hadirnya KMP BN03.
Ia menilai wilayah Kepri memang 96 persen adalah lautan, maka urusan konektivitas adalah suatu keniscayaan yang perlu di dorong dan dipercepat.
“Kebanggan kami juga karena kapal ini di produksi di Batam, jadi apresiasi buat Batam. Kapal ini tentunya tidak hanya mengangkut penumpang saja, tapi juga logistik,” ujarnya.
Baca juga: Jadwal Kapal Roro Terbaru dari Batam ke Berbagai Tujuan
Tentu sesuai dengan arahan presiden menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok di daerah perbatasan ini penting sekali karena berkaitan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Harapan kami masyarakat dapat lebih mudah memanfaatkan mobilitasnya dan logistik juga terjamin tersedia,” tutupnya. (*)
