JAKARTA – Aksi pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten yang dilakukan ratusan personel gabungan TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama nelayan setempat telah mencapai 11,75 kilometer (km), Jumat 24 Januari 2025.
Pembongkaran pagar laut tersebut, TNI AL menurunkan 750 personel dengan mengerahkan unsur tiga KAL/Patkamla, 8 Sea Rider, 14 Perahu Karet, 2 RBB, 1 RHIB, dan ditambah kapal-kapal dari KKP, Polairud, serta nelayan di Perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk.
“Hingga hari Jumat 24 Januari 2025, total pagar laut ilegal yang berhasil dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat nelayan yaitu sepanjang 11,75 KM yang terbagi menjadi 3 titik di lokasi,” tulis pernyataan resmi TNI Angkatan Laut
Personel gabungan mengalami kendala saat melakukan pembongkaran di wilayah Kronjo dan Mauk. Sebab, terdapat 3 lapis bagian pagar laut. Sehingg personelnya membutuh waktu lebih untuk dibongkar.
Adapun pagar laut yang telah terbongkar di wilayah Tanjung Pasir sepanjang 9 km, Kronjo 2 km dan Mauk 750 meter. Pembongkaran terus dimaksimalkan dan dipercepat guna membuka akses nelayan untuk melaut.
Pagar laut tersebut pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti. Eli mengklaim DKP Banten menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.
Pembangunan pagar laut tersebut mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN mencatat sebanyak 263 bidang di laut Tangerang yang dibangun pagar laut memiliki surat HGB. Tercatat pula 17 bidang lainnya yang memiliki SHM.
Selain itu, pemilik surat HGB dan SHM itu beragam. Mayoritas milik korporasi yakni 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan.
Baca juga: Diteken Dua Menteri ATR/BPN, MAKI Adukan Kasus Penerbitan SHM dan HGB Pagar Laut ke KPK
Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan, penerbitan surat HGB di atas pagar laut Tangerang itu cacat prosedur dan material.
Nusron juga mengaku mulai mencabut surat HGB dan SHM di atas pagar laut Tangerang tersebut.
Koordinator Masyarakat Anti-korupsi (MAKI), Boyamin Saiman resmi melaporkan dugaan korupsi terkait penerbitan ratusan SHM dan HGB di kawasan pagar laut Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Boyamin mengatakan, pengaduan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang menyebutkan penerbitan ratusan SHM dan HGB di wilayah itu cacat formil dan materiil.
“Jadi ada dugaan pemalsuan pada buku, catatan atau data Girik, Leter C/D atau Warkah pada kantor Desa, Kecamatan atau BPN menyangkut dokumen dan data tanah itu,” kata Boyamin Saiman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025 mengutip cnnindonesia.
Selain itu, Boyamin mengaku melaporkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan dokumen tanah seperti dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dia juga menyatakan bahwa ratusan sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang dikeluarkan oleh dua Menteri ATR/BPN pada 2022 dan 2023.
